Waspada Beli Rumah Di Sleman

Jumlah perumahan di Sleman yang cukup banyak menuntut konsumen agar lebih jeli dan teliti untuk membeli rumah  di Sleman. Lebih dari 700 lokasi perumahan yang ada di Sleman yang telah diizinkan melalui IPPT. Namun perlu diketahui IPPT baru merupakan izin awal dan harus diikuti dengan izin-izin lainnya, antara lain siteplan dan IMB. Proses perizinan adalah tanggung jawab pengembang perumahan dan bukan kewajiban konsumen. Untuk perizinan perumahan yang telah lengkap ditandai dengan terbitnya IMB untuk setiap unit rumah yang ada.
Sesuai dengan Perbub Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan, maka setiap pengembang perumahan dalam melakukan pembangunan perumahan wajib memenuhi persyaratan: 1) izin pemanfaatan tanah (IPT) atau izin lokasi (IL); 2) perolehan tanah; 3) penyusunan dokumen lingkungan; 4) pengesahan siteplan; 5) pemecahan sertipikat; dan 6) izin mendirikan bangunan (IMB).
Dari proses tersebut, maka setelah mendapatkan IPT/IL pengembang melakukan perolehan tanah dengan cara pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pengembang dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Notaris atau Camat. Pelepasan hak atas tanah tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu IPT/IL yang diberikan. Setelah dilakukan pelepasan, pengembang melakukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) sampai terbit HGB induk atas nama pengembang untuk semua keluasan tanah yang dikuasai.  Dengan HGB yang dimiliki, pengembang mengajukan siteplan untuk dimintakan persetujuan di Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan. Siteplan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perbup Nomor 18/Per.Bup/A/2005 tentang Persyaratan Bangunan dan lingkungan. Apabila Siteplan sudah disetujui, selanjutnya dilakukan proses pemecahan sertipikat disesuaikan dengan siteplan yang telah disahkan pejabat yang berwenang. Pecahan sertipikat merupakan Hak Guna Bangunan  atas nama pengambang. Terakhir wajib dimintakan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk setiap unit rumah yang dibangun.
Pembangunan rumah yang benar adalah apabila seluruh proses tersebut diatas telah dilalui oleh pengembang, sehingga pembangunan fisik perumahan adalah setelah terbit IMB per unit rumahnya. Sedangkan pembangunan perumahan yang mendahului sebelum terbitnya izin-izin tersebut diatas agar diwaspadai oleh calon pembeli rumah. Banyak kasus pengembang tidak bertanggung jawab atas perizinan perumahan yang dilakukan, sehingga sangat merugikan konsumen. Banyak konsumen perumahan yang sudah menempati rumah yang dibelinya, tetapi tidak memegang legalitas izin atas rumah yang ditempati. Bahkan ada mereka yang menempati rumah sudah bertahun-tahun tidak memegang bukti kepemilikan atas tanah (sertipikat) yang dibelinya dan hanya memegang kuitansi pembelian atau perikatan jual beli yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
Perlu ditegaskan bahwa perizinan perumahan adalah tanggung jawab pengembang, sehingga konsumen perumahan membeli rumah sudah dalam keadaan lengkap legaitas izin dan layak huni. Kasus-kasus yang terjadi pengembang tidak bertanggung jawab menuntaskan izin yang menjadi kewajibannya, sehingga konsumen harus ikut menanggungnya. Yang pernah terjadi, dalam pengurusan IPT/IL pengembang tidak mau membayar retribusi IPPT-nya, sehingga meminta konsumen ikut menanggungnya, demikian juga dalam pengurusan siteplan dan IMB, sedangkan pengembang lari dari tanggung jawab. Tidak bisa dihubungi dan kantornya tidak ada lagi atau tutup. Dengan kasus-kasus seperti di atas, tentunya sangat merugikan konsumen, akbibat ulah pengembang tersebut pemerintah juga ikut kena dampaknya, karena masyarakat mengajukan aduannya ke pemerintah.
Diharapkan kepada pengembang tidak hanya mencari  keuntungan tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban pengembang dan hak-hak konsumen perumahan yang harus dipenuhi. Segala  hal yang berkaitan dengan kelengkapan legalitas perizinan sebenarnya akan meningkatkan daya saing perumahan itu sendiri dan pengembang perumahan dimata konsumen. Pengembang dan lokasi perumahan yang legalitasnya lengkap akan dilirik calon pembeli dan mempunyai nilai jual yang lebih. Pemasaran perumahan yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan jujur dan apa adanya sehingga konsumen mendapatkan perumahan sesuai dengan promosi yang ditawarkan. Termasuk proses legalitas izin yang telah dan akan dilakukan kaitannya dengan perumahan yang dibangun, agar disampaikan kepada calon pembeli.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, melalui Perbub 11 Tahun 2007 sebagaimana diatas, pasal 16, maka setiap pengembang perumahan harus memiliki sertipikat pengembang perumahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan atau tergabung  dalam asosiasi pengembang perumahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dipersyaratkan demikian, pengembang mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan pembangunan perumahan dan pemasarannya dengan penuh tanggung jawab. Baik tanggung jawab kepada asosiasi atau kepada konsumen pembeli perumahan.
Selain rumah dalam perumahan, maka rumah yang dijual pribadi persorangan di luar perumahan perlu menjadi perhatian calon pembeli, terutama rumah-rumah yang terletak di tengah persawahan. Dimungkinkan rumah-rumah yang berada di persawahan berdiri diatas tanah yang statusnya sawah, sehingga sesuai peraturan hal tersebut tidak benar dan menyalahi fungsi kawasan. Bangunan hanya bisa didirikan di atas tanah pekarangan dan harus mendapat izin mendirikan bangunan (MB). Rumah harus berdiri diatas tanah pekarangan yang dapat dilihat dalam bukti sertipikat, bahwa status tanahnya pekarangan dan ada IMB.

source : dppd sleman

 

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

ippt sleman (14)

One Response for Waspada Beli Rumah Di Sleman

  1. admin
    April 21st, 2011 | 00:18

    musti ati ati ya dan perlu dicermati telebih jenis tanah dan pemiliknya

Leave a reply for : Waspada Beli Rumah Di Sleman

 
eXTReMe Tracker