Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pengertian

  1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah danperhitungan-pajak atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
  2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
  3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi:

  1. Pemindahan hak karena
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha;
    13. hadiah.
    14. Pemberian hak baru karena:
      1. kelanjutan pelepasan hak;
      2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

  1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  4. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
  6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

 

Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana tersebut diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif Pajak
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal;

  1. Jual beli adalah harga transaksi;
  2. Tukar-menukar adalah nilai pasar;
  3. Hibah adalah nilai pasar;
  4. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
  5. Waris adalah nilai pasar;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  12. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
  13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
  14. Hadiah adalah nilai pasar;
  15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan , dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Pengenaan BPHTB

  1. Pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.
  2. Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
  • 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
  • 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak;

  1. Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dalam hal perolehan hak Rumah Sederhanan Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana;
  2. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha Mikro dan kecil;
  3. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah termasuk istri/suami;
  4. Paling banyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam hal selain a, b dan c.

Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang.

Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:

  1. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  2. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  4. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
  5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  7. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
  8. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  9. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
  10. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  11. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  12. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  13. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Tempat Pajak Terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan.

Cara Pembayaran Pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

Cara Penghitungan BPHTB

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis adalah;

 

BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP)

Contoh;

Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan “S” membeli tanah yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp.50.000.000,00. NJOP PBB tahun 2006 Rp. 40.000.000,00. Mengingat NJOP lebih kecil dari harga transaksi, maka NPOP-nya sebesar Rp. 50.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp. 50 juta – Rp. 60 juta)

= 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

 

Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya “D” membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp. 90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 100.000.000,00. Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.000.-. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp. 100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama dengan Rp. 40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp. 100 – Rp. 60) juta

= 5 % x ( Rp. 40) juta

= Rp. 2 juta .

Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan“S” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 400 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x ( Rp. 100) juta

= Rp. 2,5 juta.

Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orang pribadi “K” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 250 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

Pembayaran BPHTB

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self assessment”. Artinya Wajib Pajak Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Bea (SSB).

Penetapan

  1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.
  2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penagihan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :

  1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. Dan jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Keberatan

  1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
    1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
    2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
    3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
    4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.
  2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
  5. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
  6. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
  7. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
  8. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
  9. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
  11. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Banding

1)      Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai kebertannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2)      (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

3)      (3)Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

4)      (4)Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Pengurangan
Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:

  1. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh;

a)      Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

b)      Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

 

  1. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh;

a)      Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

b)      Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

c)      Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

  1. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, contohnya; Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, c.q. Kantor Pelayanan Pratama atau Kantor Pelayanan PBB setempat.

Ketentuan Bagi Pejabat

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  4. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/ Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”
  5. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambatlambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sanksi Bagi Pejabat

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ,dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e.Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber artikel : perpajakan.net
Sumber gambar :

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

contoh surat kuasa pengurusan imb (170), contoh surat jual beli tanah warisan (170), sistem pendaftaran tanah di indonesia (116), surat jual beli tanah warisan (100), bphtb (95), contoh surat jual beli rumah warisan (83), konversi adalah (82), syarat pembuatan pbb baru (81), contoh surat kuasa pengurusan tanah (80), surat kuasa pengurusan imb (61)

pengurusan warisan tanah akibat perkawinan campuran

Malam-malam suntuk saya mencoba refresing dengan brosing dengan memanfaat kan simbah google, menurut saya ini adalah lumayan menarik buat saya semoga juga pengunjung pengurusantanah.net apa itu

akibat hukum perkawinan campuran terhadap pengurusan warisan berupa tanah Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia

perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatakan bahwa sebelum anak berumur 18 tahun, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Dengan memiliki kewarganegaraan ganda, maka akan mempunyai status yang berbeda dalam kepemilikan tanah. Untuk Warga Negara Indonesia, mereka dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa untuk Bangunan. Berbeda dengan Warga Negara Asing yang hanya dapat menggunakan tanah dengan status tanah Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan. Timbul masalah apabila orang tua dengan status Warga Negara Indonesia meninggal dunia dan mereka meninggalkan warisan berupa tanah dengan status Hak Milik. Anak dengan status Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Dalam membuat akta Pernyataan mengenai warisan dan Akta Jual Bell jika tanah tersebut ingin dijual, pada praktek di lapangan, para Notaris/PPAT menerapkan batas usia dewasa anak dalam hal kewarisan yang berkaitan dengan anak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Dalam penulisan tesis ini menggunakan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi kasus. Dalam penulisan tesis ini, Penulis dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas adalah anak dengan kewarganegaraan ganda yang mendapatkan warisan tanah dengan status Hak Milik harus melakukan penurunan status tanahnya dari yang semula berstatus Hak Milik menjadi Hak Pakai atau melakukan pengalihan pada tanah Hak Milik tersebut kepada yang berhak dalam jangka waktu satu tahun. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanah dengan status Hak Milik tersebut jatuh kepada negara. Penerapan batas usia dewasa anak dilihat dari objek warisan yang didapatkan anak tersebut. Dalam hal pengalihan warisan berupa tanah, maka batas usia dewasanya adalah 21 tahun atau sudah menikah. Dalam hal warisannya bukan berupa tanah, maka batas usia dewasanya adalah 18 tahun atau sudah menikah. Penulis menyarankan agar adanya penyesuaian mengenai status kewarganegaraan dalam hal memiliki tanah Hak Milik dan dibuat satu penerapan dalam hal penentuan batas usia dewasa anak.

source : eprints.ui.ac.id

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

contoh kasus perkawinan campuran (151), contoh perkawinan campuran (119), kasus perkawinan campuran (61), makalah perkawinan campuran (42), contoh kasus perkawinan campuran di indonesia (34), artikel perkawinan campuran (18), contoh artikel perkawinan campuran (17), contoh pernikahan campuran (16), akibat hukum perkawinan campuran (12), contoh kasus pernikahan campuran (11)

sulitnya ngurus warisan tanah

Pada suatu hari taman ku yang selama ini membatu ngukur tiba-tiba datang dengan ayahnya dengan tergopoh-gopoh, dalam benak ada apa gerangan kok datang dengan ayahnya pikiran saya kali aja dia mo ada acara keluarga apa gimana gitu mungkin saja mau nglamar karena memang dianya belum meried.

selanjutnya saya persilahkan beliau masuk dan ahirnya jagongan di teras rumah karena mamang tak suruh masuk tidak mau, oke deh kalau begitu

ahirnya di awal pembicaraan itu saya menangkap nya bahwa belaiu mau mengurus tanah warisan milik bapaknya atu simbahnya teman aku.

sebelum melangkah lebih jauh saya memberikan pengarahan bagaimana cara dan langkah yang harus ditempuh untuk mengurus tanah warisan tersebut.

langkah-langkah yag harus di lakaukan adalah :

  1. memastikan siapa kepemilikan tanah tersebut,
  2. Foto copy surat kepemilikan tanah tersebut (letter c, model d, model e atau sejenisnya)
  3. mengumpulkan semua ahli waris
  4. rencana pembagian tanah warisan
  5. dan selanjutnya saya yang akan menanganinya mengenai pemberkasan lainya misalnya ( permohonan konversi, surat keterangan warisan, surat pemebagian warisan, surat kepemilikan tanah, surat pernyataan kebenaran bahwa ahli waris, ssb warisan, dan lain sebagianya yang terkait dengan pengurusan tanah waris )

Nah ahirnya detik itupun juga langsung meluncur ke TKP untuk bertemu dengan saudara laniya membahas masalah pembgaian warisan dan saya sebagai mediatornya dengan mengundang juga kepala dukuh setempat kami membicarakan maksud dan tujuan mereka berkumpul.

ternyata setelah mendengar dari keterangan sebagian ahli waris memang tanah tersebut rencana mau di urus pembagian warisanya namun kesulitan dalam pengurusanya, karena ada salah satu ahli waris yang susah di hubungi dan tidak karuan rimbanya, padahal orang tersebut yang berinisial gb adalah saudara tua dari pada ayah teman aku, dan disinilah letak kesulitanya dalam pengurusan pembagian warisan tersebut, karena memang untuk membagi warisan tidak semudah yang di bayangkan dan wajib hukumnya semua ajli waris datang dan bersepakat bersama untuk menghasilkan keputusan terkait dengan pembagian warisan tersebut.

dan uniknya lagi kepemilikan tanah tersebut adalah masih atas nama bapak dari bapaknya teman saya, kalau jawanya ya buyut dari pada teman aku. sementara buyut tersebut mempunyai ahli waris 7 orang, dan ketujuh orang tersebut sampai saat ini sudah meinggal dunia semua tinggal cucu dan dari cucu ini pun sebagian sudah ada yang meninggal dunia sebagai gantinya adalah buyut,  nah dengan demikian ahli waris dari si pemilik tanah tersebut adalah cucu dan buyut.

nah ini tentunya akan menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pembagian warisan karena apa bisa jadi dari buyut ini tidak menahu bagaimana sejarah dan cerita masa lalu mengenai simbah waktu masih hidup bisa jadi bagian (acungan) tanah tersebut sudah di jual atau disusuki oleh saudara namun tidak ada tanda bukti yang oentik bisa di bilang hanya secara lisan, ini tidak akan menjadi permasalahan jika lau dari ahli waris bisa menerima bagaimana jika tidak bisa menerimanya jelas di pastikan kan menjadi pembagian warisan berdarah bukan,

dan ini pun terjadi di keluarga teman aku yang biasa saya ajak ngancani ngukur,

nah demikian sekelumit pengalaman saya dalam pengurusan sertipikat tanah terkait dengan tanah warisan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kan pengalaman dan wawasan bagi kita semua “dampak molornya membagi warisan tanah” sehingga dengan demikian jangan sampai terjadi di keluarga kita sendiri sangat di sayangkan jika pembagian warisan tersebut berdampak ketidak harmonisan keluarga besar yang seharusnya menikmati dengan kebahagian dari peninggalan harta leluhur nya namun malah justru sebaliknya menjadi hancur lebur berkeping-keping karenanya. tidak ada salahnya kita ingatkan kepada orang tua kita bagaimana kepemilikan tanah yang selama ini di tempati dan membantu mencari solusinya dan jangan sungkan untuk bertanya kepada saya sedapat yang saya bisa dan ketahui kita sharing di blog kesayayangan ini yagak..

dan jangan lupa jika artikel ini sekiranya bermanfaat untuk orang lain tidak ada salahnya untuk di beritahukan kepada teman yang lain bisa melalui facebook, twitter, email dan lain-lain yang sudah saya sipakan di bawah artikel ini dengan menekan tombol tersebut. oke untuk kelanjutan cerita ini nanti dalam perkembanganya akan saya sharing disini tunggu yaa…saya tak kerja dulu by

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

cari orang teman laniya (58), surat pernyataan kepemilikan rumah (45), pembagian tanah warisan (19), surat pernyataan pembagian warisan (16), surat keterangan kepemilikan tanah (12), surat pembagian tanah warisan (10), jual beli tanah letter c (10), surat pernyataan ahli waris tanah (10), ssb waris (5), pembagian tanah dan rumah (1)

Pengukuran tanah warisan

pada hari sabtu memang paling enak tentunya sama orang-orang yang kita cintai semisal kekasih bagi yang masih dalam penjajakan anak isteri atau keluarga namun sebaliknya saat ini justru malah sebaliknya saya buat untuk mengukur tanah dalam rangka pembagian tanah waris sebelum di daftarkan di kantor pertanahan setempat.

kenapa saya bisa mengukur duluan karena memang kebetulan saya di undang oleh pihak pemerintah desa untuk mengukur pembagian warisan berdasarkan hasil musyawarah keluarga.

diamana mengenai pembagian harta warisan tanah keluarga tersebut memang sudah bertingkat artinya yang menerima harta warisan tersebut adalah berperingkat cucu,

apa sebab yang meneriama harta warisan tersebut cucu kok bukan anaknya langsung tidak lain karena anaknya sudah meninggal dunia dan yang masih hidup saat ini tinggalah cucu, makanya cuculah yang berhak untuk menerima pembagian warisan dari pewaris itu.

terkait dengan pembagian warisan ini termasuk sukses yang pernah kuketahui karena waktu pengukuran di lapangan tidak ada wajah atau kata yang menunjukan ketidakpusan dari masing-masing pembagian harta warisan tersebut.

namun demikian tidak sedikit juga permasalahan pembagian harta warisan diwarnai dengan ketegangan keserakahan dan bahkan terwujud juga dengan kekerasan sehingga kadang-kadang sebagai petugas pengukurpun kadang merinding juga melihatnya, kok bisa ya lawong tanah tinggal bagi dapat tidak usah beli kok ndadak direwangi ora rukun karo sedulur dewe, malah sebalike wong liyo dadi konco sedulur dadi musuh.

mungkin ini pun tidak jauh dari peradaban kita sendiri sebagai orang jawa kadang kalau mau membagi warisan harus menunggu setahunya bahkan lebih sehingga dengan itu justru akan menimbulkan permasalahan terhadap semua ahli waris bisa jadi yang kuat dapat banyak yang lemah manut saja katanya “mati ora gowo bondo” tapi sebagai orang jowopun kita harus ingat pepatah jawa “sedumuk batuk senyari bumi” gara-gara tanah sak pecak wae di rewangi toh pati.

mungkin penulis bisa simpulkan dalam menghindari permasalahan yang timbul akibat pembagian harta warisan adalah seyogyanya orang tua semasa hidupnya sudah di bagikan mengenai bagian harta kekayaanya, sehingga kalau sudah pada waktunya orang tua akan lebih tenang di alam baka ketimambang melihat para ahli waris salain g berebut saling sikut untuk menguasai harta kekayaan tersebut dan tentunya orang tua disana akan menjadi sedih “naudzubillah mindalik”
bagaiamana dengan anda

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

pepatah jawa tentang warisan (1), sedumuk batuk senyari bumi (1)