peta-jambu2

Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

Pada prakteknya proses pemecahan sertifikat tanah kemungkinan terdapat berbedaan akan penerapan dan pelaksana dilapangan. Memo ini dibuat terbatas melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa artikel serta beberapa buku pertanahan tanpa melalui konfirmasi kepada pejabat pertanahan terkait.
 Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah
Peraturan Terkait:
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP
No.24/1997“);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (“PP No.46/2002“);
4.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen No.3/1997“);
5.Peraturan Kepala BPN RI No.6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu (“Peraturan No.6/2008“);
6.Surat Edaran Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (“SE No.600-1900?).
7.Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3637 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Sertifikat Dan Surat Ukur (“SE No.110-3637“); dan
8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah;

Pokok Permasalahan:
Bagaimanakah tatacara/prosedur dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan sertifikat tanah berdasarkan hukum serta berapa lamakah proses pemecahan sertifikat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Gambaran Umum Mengenai Pemecahan Sertifikat:
Tanah perumahan yang dikembangkan developer umumnya berasal dari banyak pemilik tanah, karena itu statusnya juga beranekaragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya ada yang baru girik, ada yang sudah HGB (SHGB) dan hak milik (SHM), ada yang bahkan tidak dilengkapi dokumen. Setelah dibeli semua tanah itu disertifikatkan atas nama developer dengan status HGB. Inilah yang disebut sertifikat induk.

Saat tanah dikaveling-kaveling dan dipasarkan berikut bangunan, sertifikat induk itu dipecah atas nama konsumen, juga dengan status HGB. Dalam praktik SHGB bersama dokumen lain seperti IMB dan akta jual beli (AJB), diterima bank dari developer dalam 12 bulan sejak konsumen melunasi bea balik nama (BBN). Jadi, bila mengambil KPR berjangka dua tahun, bank bisa langsung menyerahkan sertifikat begitu kredit lunas.

Tapi, ada saja masalah yang membuat sertifikat belum bisa dipecah dan diserahkan developer ke bank. Misalnya, untuk menghemat biaya, pengurusan sertifikat dilakukan sekaligus setelah satu tahap pengembangan selesai melalui oknum kantor pertanahan dan bukan notaris/PPAT. Sebelum rampung si oknum dimutasi ke bagian lain, sehingga data-data dan dokumen konsumen yang sudah diserahkan developer berceceran. Akibatnya, pengurusan harus diulang melalui oknum pejabat yang baru. Pemecahan sertifikat pun tertunda.

Hanya konsumen yang telah melunasi kewajibannya saja yang bisa memperoleh sertifikat. Setelah semua kewajiban dilunasi, secara otomatis bank yang memberikan kredit perumahan akan memberikan sertifikat tersebut kepada konsumen. Namun sertifikat yang diberikan baru memiliki status hak guna bangunan. Ini karena sertifikat belum berganti nama kepada konsumen. Untuk memiliki sertifikat milik, konsumen harus mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah disetujui barulah konsumen akan mendapatkan sertifikat milik.
Dalam pelaksanaan dilapangan sehari-hari waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus sertifikat hak milik. Tapi yang pasti, kalau prosesnya berlarut-larut, berarti konsumen belum menyerahkan semua data yang diperlukan BPN. Karena biasanya, proses perubahan jenis sertifikat tidaklah sulit.

Sebenarnya setelah konsumen sepakat melakukan akitivitas jual-beli dengan pengembang, tidak lagi ada lagi kewajiban bagi pengembang untuk mengurus persoalan tersebut. Karena tanah dan bangunan tersebut telah dimiliki konsumen. Kalau konsumen mempergunakan jalur KPR untuk membayar rumah yang dibelinya, maka bank akan menyimpan sertifikat tersebut. Bank tidak mungkin memberikan sertifikat kepada konsumen. Bila dilakukan, kemungkinan konsumen lalai membayar kewajibannya cukup besar.

Bila konsumen langsung membayar lunas, tentunya pengembang akan langsung memberikan sertifikat tersebut kepada konsumen. Kalau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengembang belum menyerahkan sertifikat. Berarti, pengembang telah melanggar kewajibannya.
Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Jawa Timur Nurhadi, menuturkan, proses legalitas lahan itu telah terjadi kalau pengembang telah memiliki sertifikat. “Pengembang tidak mungkin bekerjasama dengan perbankan kalau perumahan yang dikembangkannya tidak memiliki sertifikat,” jelasnya.

ketika hendak membangun proyek di sebuah tempat, biasanya pengembang membebaskan berbagai jenis status lahan. Ada yang berstatus girik, tidak sertifikat, dan bahkan ada yang telah besertifikat. Setelah dibebaskan pengembang kemudian mengurus sertifikat tanah yang dibelinya ke BPN. Semuanya digabung dalam satu sertifikat sesuai dengan kegunaan masing-masing lahan. Misalkan saja ada yang diperuntukan untuk fasos, fasum dan perumahan itu sendiri. Serfitikat yang dimiliki pengembang tersebut biasa disebut sertifikat induk. Jenis sertifikat biasanya adalah hak guna bangunan. Ini karena ketika mendaftar, pengembang mempergunakan badan hukum. Namun ketika konsumen membeli rumah, sertifikat tersebut dipecah lagi sesuai dengan kepemilikannya.

Tentunya ketika sebuah rumah dibeli konsumen, maka kepemilikannya juga akan berubah, ketika hendak merubah status sertifikatnya, maka konsumen tidak lagi berhubungan dengan pengembang. Melainkan langsung berhubungan ke BPN. “Kalau membeli rumah melalui KPR, pengembang biasanya telah memecah sertifikatnya. Kalau tidak, perbankan tidak akan tertarik.

Dalam kesempatan itu, dia berharap, agar konsumen terlebih dahulu mempertanyakan legalitas perijinan atas rumah yang akan dibeli, baik izin lokasi pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan maupun ijin-ijin lainnya kepada pengembang. Setelah itu, konfirmasi informasi perijinan yang disampaikan pengembang kepada pemerintah setempat dan perjelas apakah lokasi perumahan yang akan dibeli peruntukan lahannya sesuai dengan tata ruang tata wilayah yang ditetapkan pemerintah setempat.

Pemecahan Sertifikat Tanah
Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Dalam hal pemisahan sertifikat diatas untuk tiap bidang harus dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Apabila tanah yang ingin dipisahkan tersebut dibebankan hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, maka pemecahan sertifikat tersebut baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.

Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang bersangkutan sehingga beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.
Dalam hal tanah yang ingin dipecah adalah tanah pertanian, maka diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pemecahan sertifikat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya.

Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah:
1.Persyaratan Permohonan Pemisahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan demikian maka permohonan ditujukan kepada Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri dengan beberapa dokumen berikut ini (Lampiran IX Peraturan No.6/2008):
1.Fotokopi identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2.Sertipikat hak atas tanah;
3.Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
4.Ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut dibebankan hak tanggungan;
5.Surat kuasa apabila permohonan pemecahan tidak dilakukan oleh sipemilik hak atas tanah tersebut; dan
6.Sertipikat Hak Atas Tanah asli, khusus bagi pengembang, harus juga menyertakan Site Plan kawasan pembangunan perumahannya.

Biaya Administrasi Pemecahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana diatur didalam PP No.46/2002 disebutkan bahwa penerimaan bukan pajak yang diterima negara dalam rangka pemecahan sertifikat tanah yaitu sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemisahan yang diterbitkan biaya ini diluar dari biaya pengukuran tanah yang dilakukan.

Jangka Waktu Pemisahan Sertifikat:

Berdasarkan Lampiran IX Peraturan No.6/2008 menyebutkan bahwa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja (diluar waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tanah) untuk Pemecahan sampai dengan 5 (lima) bidang tanah terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan telah lunas pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan catatan bahwa sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan (bersih);

Pengukuran Tanah:
Pengukuran tanah dalam rangka pemecahan sertifikat diatur didalam Pasal 73 dan Pasal 74 Permen BPN No.3/1997 yang pada intinya mengatur sebagai berikut:
Untuk melakukan pemisahan atas sertifikat yang melakukan pemisahan diperlukan pengukuran kembali bidang tanah yang bersangkutan dan pemeliharaan data fisik dan yuridis. Karena tanah yang dipecah memiliki status hukum yang sama dengan bidang tanah induknya.

Instansi yang berwenang untuk Melakukan Pengukuran Tanah:
1.pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha. sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;
2.pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha. dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Hasil kedua pengukuran tersebut wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Apabila diperlukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dapat memperbantukan petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kantor Pertanahan lainnya dalam bentuk penugasan khusus maupun “task force” untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Tugas pemantauan dan pemberian bimbingan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan penunjukan Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pengukuran bidang tanah yang luas atau yang banyak jumlah bidangnya dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh pihak ketiga ini disupervisi dan hasilnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah atau Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sesuai kewenangannya.

Permohonan untuk Mengajukan Pengukuran Tanah:
Permohonan untuk melakukan pengukuran tanah di tujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
Pengukuran:
Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :
1.memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
2.merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
3.dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
4.memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
5.dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6.apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan-persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon; dll.

Penetapan Batas Tanah:
Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas.

Apabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau petugas yang ditunjuknya.
Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan. Pemberitahuan ini dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan.
Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah:
Untuk keperluan penelitian data yuridis Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A.
Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Penelitian Data Fisik oleh Tim A

Setelah pengumpulan dan penelitian data yuridis dilakukan oleh Kepada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kemudian data itu diajukan kepada Panitia A unutk diperiksa kembali dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:
1.meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
2.melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3.mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4.membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5.mengisi daftar isian 201.

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
1.Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2.Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3.Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.
Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
4.Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis:
Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) oleh Panitia A dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.
Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).
Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis tersebut masih terdapat kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan kepadanya pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309
Sumber : Pemecahan Sertipikat tANAH

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

jenis sertifikat tanah (185), cara memecah sertifikat tanah (126), biaya pemecahan sertifikat tanah (118), pengertian akta tanah (114), proses pembuatan sertifikat hak milik (106), uu pokok agraria no 5 tahun 1960 tentang tata guna tanah (104), biaya pembuatan sertifikat tanah dari ajb (102), tata cara pengukuran tanah (92), pemecahan sertifikat induk (88), biaya ajb ke shm (86)

Produk

Beberapa jasa Pengurusan Tanah adalah sebagai berikut :

Pengecekan Sertipikat tanah

4cec4c2d04ee7 ProdukPengecekan atau pengukuran ulang batas sertipikat tanah biasanya dilakukan akan terjadinya jual-beli tanah sebagian dimana pihak pembeli ingin mengetahui batas, luas yang tertera di dalam sertipikat masih sesuai gak sama luas yang ada di Lapangan, maka dari itu ini adalah sangat cocok bagi calon pembeli tanah untuk mengecek kondisi sertipikat tanah tersebut baik secara fisik maupun yuridis sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari apalagi kalau sudah mengenai batas tanah dengan tetangga jangan deeh, pasti bakal ribut dan ketenangan dan kenyamanan bertetangga tentu kurang nyaman, maka dari itu Pengecekan Sertipikat Tanah Apalagi anda pendatang dan warga baru disitu sangatlah diperlukan untuk lebih detailnya anda bisa klik DETAIL di bawah dan jika anda sibuk tidak ada waktu atau masih bingung anda bisa Gunakan jasa kami disini ORDER.

Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ( Pengeringan )

4c62c0baa0e36 ProdukIPPT ( Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah) adalah suatu perijinan untuk merubah status tanah dari tanah sawah/tegal menjadi tanah pekarangan yang bertujuan untuk rumah tinggal, maksudnya adalah sebelum di ajukan permohonan izin IPPT tersebut status tanah masih dalam kondisi sawah, eeth..jangan salah kalaupun di lapangan sudah menunjukan kering tapi itu tidak menjamin bahwa tanah tersebut sudah kering maka dari itu IPPT adalah solusinya selain dari pada untuk pengurusan izin IMB juga tanah tersebut menjadi lebih mahal gak percaya buktikan aja sendiri, oke lebih jelasnya anda bisa lihat sendiri  DETAIL

 

Pemecahan Tanah Sudah Sertipikat

4b64e064eb899 ProdukPemecahan Sertipikat Tanah ini biasa dilakukan karena terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan hukum. MISALNYA adalah sebagai berikut : 1. Jual-beli sebagian, Maksudnya adalah menjual (memetil) sebagian tanah anda kepada orang lain dikarenakan kebutuhan hidup, ini sangat kerap sekali terjadi di lapangan dalam pemecahan bidang tanah sebagian dari induknya. 2. Hibah sebagian, perbuatan hukum model ini biasanya terjadi mana kala orang tua ingin memberikan sebagian tanahnya kepada anaknya karena si anak sudah menikah dan ingin membangun rumah sendiri dan ini diperlukan proses Hibah tanah. selanjutnya adalah dengan di pemecahan bidang tanah baik itu sudah sertipikat atau masih hak milik adat. apakah anda termasuk yang ini untuk mengurus tanah anda silahkan klik ORDER  |  DETAIL

 

Pembagian Waris Belum Sertipikat

4cadc414d00d7 ProdukYang dimaksud Pembagian Waris Belum Sertipikat adalah : Alas Hak atu bukti kepemilikan tanah masih Hak Milik Adat, Warisan model seperti ini terjadi jika pemiliknya sudah meninggal dunia dan tanah tersebut belum bersertipikat artinya masih model tanah girik, tanah hak ulayat, tanah hak adat tergantung wilayah, artinya proses Pembagian waris bisa berjalan maka anda memerlukan data kepemilikan tanah sebagai dasar dalam pengurusan pembagian warisan belum sertipikat bagaimana caranya silahkan berkunjung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai syarat yang di perlukan dalam pengurusan tanah tersebut.

Kategori: Pengukuran dan Pengurusan Tanah  ORDER   |  DETAIL

 

Pembagian Waris Sudah Sertipikat

4b66452eb123c ProdukYang dimaksud Pembagian Waris Sudah Sertipikat adalah : Bukti Kepemilikan tanah sudah bersertipikat kebalikanya dengan Pembagian waris belum seertipikat.

Warisan model seperti ini terjadi jika pemiliknya sudah meninggal dunia dan tanah tersebut sudah bersertifikat dan tanah tersebut akan di alih balik nama ke ahli dengan cara pembagian waris Sudah sertipikat adapun berkas dan syarat anda bisa lihat sendiri  dan mempersiapkan apa-apa saja yang di perlukan dalam pengurusan tanah warisan dengan proses Pembagian Waris Sudah Sertipikat untuk syarat-syaratnya silahkan klik ORDER | DETAIL

 

Konversi (pendaftaran tanah pertama kali)

4cadc5f4a785b ProdukKonversi (Pendaftaran Tanah Pertama Kali), Permohonan konversi murni ini biasa disebut dengan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali artinya memang belum pernah di ukur dan belum mempunyai sertipikat tanah sebagai alat bukti yang syah dalam kepemilikan dan penguasaan tanahnya, maka dari itu Konversi Murni ini syaratnya adalah pemilik tanah masih dalam keadaan hidup dan obyek tanah masih ada secara fisik.

Syarat untuk Konversi Murni ini sangat simple karena disini tidak melibatkan banyak orang dalam pemberkasanya namun jika di perlukan di buatlah surat kuasa untuk dalam hal pengurusan tanah tersebut oke untuk jelasnya anda bisa lihat di web asli dengan mengklik link ini ORDER   |  DETAIL.

 

Penggabungan Sertipikat Tanah

4b64d38a7d678 ProdukPenggabungan sertipikat ini biasa dilakukan karena pemilik mempunyai lebih dari satu sertipikat dimana sertipikat saling bersebelahan istilahnya perampingan sertifikat tanah. Ini biasanya terjadi di tanah kapling dan mereka membeli langsung 2-3 kapling sehingga menjadi luas sesuai dengan keinginan pemilik tanah tersebut dan berjalanya waktu pemilik tanah tersebut berkeinginan menggabung bidang tanah menjadi satu sertipikat.

Penggabungan Sertipikat Tanah syarat pokoknya adalah sertipikat sudah atas nama satu orang bagaimana jika masih atas nama berbeda jawabnya adalah nama pemilik tanah harus disamakan terlebih dahulu dengan cara jual beli tanah  dengan membuat Akte Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang misalnya Notaris PPAT atau PPAT Kecamatan atau selanjutnya bisa disebut dengan PPAT Sementara, apakah anda termasuk yang disini silahkan lanjutkan sendiri dengan klik ini ORDER  |  DETAIL

 

Rekontruksi (Pengembalian) Batas

4cadb026e7eef ProdukPengembalian batas atau Rekontruksi batas ini dilakukan karena terjadinya perubahan batas bidang tanah (patok) atau bahkan batas bidang tanah tersebut dikarenakan hilang Akibatnya Batas dan luas tidak sesuai dengan pengumpulan data ukuran awal, jika seperti ini yang terjadi maka ini di perlukan Rekontruksi Batas (Pengembalian Batas). sehingga dengan Rekontruksi Batas akan didapatkan batas tanah yang sesuai dengan data pertanahan baik itu luasan, Patok dan panjang sisi maka dari pada itu data yang tertera di dalam sertipikat masih sesuai dengan data di lapangan Kategori: Pengukuran dan Pengurusan Tanah

ORDER  |  DETAIL

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

pemecahan sertifikat tanah warisan (20), cara membuat sertifikat tanah hibah (15), cara membuat sertifikat tanah sawah (9), sertifikat sawah (8), surat tanah model A (6), cara pemecahan sertifikat tanah warisan (5), cara membuat sertifikat sawah (4), proses pemecahan sertifikat tanah warisan (3), cara mengurus sertifikat tanah hibah (3), prosedur pecah sertifikat tanah warisan (3)
mengurus site plan

Langkah Perizinan (Aspek Legal) Dan Estimasi Cost Dalam Pengembangan Lahan Perumahan

site plan Langkah Perizinan (Aspek Legal) Dan Estimasi Cost Dalam Pengembangan Lahan Perumahan1. Izin Lokasi (IPT)
setelah kisaran 2-3 minggu dari pengajuan kita akan dipanggil untuk sidang expose.. Sambil sesering mungkin kita memonitor mudah2an (IPT) terbit 1 Bulan setelah sidang expose. Rekomendasi Kecamatan : setelah izin warga RT, RW, Kelurahan di Tanda Tangan, kita merekomendasikan pengajuan perihal pembangunan perumahan di lahan yang kita miliki ke Kecamatan, dengan asumsi kisaran 1 minggu selesai.

2. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
Mengenai IPR, kita mengajukan (IPT) tersebut ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Tata Kota setempat, Dimana nantinya DTS / Dinas Tata Kota akan mengirimkan orang untuk mengecek orang ke lokasi lahan yang kita miliki dan melihat batasan lahan yang kita kuasai, serta verifikasi benarkah kita sebagai pemilik lahan tersebut.. (IPR) terbit kisaran 2-3 Minggu berikut advise planologi berapa besar lahan efektif, KDB, GSB dll. Dan mengenai (IPR). Ada retribusi resmi yang dikeluarkan dalam pengurusan (IPR).

3. Penurunan Hak
Setelah IPR Terbit, kita bisa mengajukan penurunan hak yg tdnya SHM menjadi SHGB dan kemudian membaliknamakan menjadi Sertifikat atas nama PT Kita. Setelah itu baru kita melakukan PPJB Lunas atas lahan tanah berikut kuasa2nya.

4. Pengesahan Site Plan :
Mengenai pengesahan site plan sekitar 2 minggu di Dinas Pemda setempat. Dalam pengurusan site plan kita mesti melakukan konsultasi dengan Dinas Pemda setempat agar lahan 60% luas lahan efektif, KDB, GSB dll dapat dipastikan sesuai pada aturan yang berlaku.
(Dan sisa lahan 40% untuk Fasos dan Fasum)

5. Stake Out
Setelah site plan terbit kita harus dapat mengajukan stake out yakni analisa atas lahan kavling-kavling diluar saleable area untuk fasos, fasum dan jalan untuk dibuatkan sertifikat tersendiri dari 40% sisa lahan efektif.

6. Setelah terbit Site Plan & Izin Lokasi (IPT) selanjutnya baru kita dapat untuk pengurusan IMB, pada umumnya.

Langkah Pembelian Tanah Dengan (Pemilik Lahan) di NOTARIS :

* Cek ulang (Bikin) kelengkapan Aspek legal copy data sampai pada Nomer Parsial
* Kuasa Menjual.

* Kuasa Mengurus, Mengelola (pengurusan)

* Kuasa Memecahkan Sertifikat (Pecah Kavling)

* PPJB Lunas + Pengakuan Hutang…

Estimasi Biaya (Cost) Perizinan di pemda :
1. Rekomendasi / Sosialisasi warga.. 2,5 jt.
2. Site Plan.. 15 jt.
3. Peil Banjir.. 1,5 jt.
4. Surat ket lokasi.. 15 jt. Biaya Pengukuran Lahan (BPN).. 2 jt

Biaya Notaris :
* PPJB 1% dr Nilai Transaksi tp bisa ketemu sampai 0,5% s/d 0,6%.* Pengecekan Sertifikat.. 300 ribu.
* Sertifikat Induk (Atas Nama PT).. 20 jt.* Akta2 .. 1,5 jt
* Pecah sertifikat @2 jt

Ket :
•) Apabila Lahan / Tanah kurang dari (-) 2 Hektar, pengurusan perijinan cukup dari Kepala BPN setempat !!!
(dikarena hanya atas nama perorangan / CV)

•) Besar kecilnya pengeluaran tergantung dari kebijakan masing2 daerah (Pemda) setempat.

sumber : rahadiansulaiman

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

perizinan perumahan (80), izin lokasi perumahan (61), biaya pecah sertifikat (59), penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan (54), perijinan perumahan (54), ijin lokasi perumahan (44), www pengurusantanah net (43), biaya balik nama sertifikat tanah (43), peil banjir (40), izin perumahan (34)

AJB (akte jual beli)

Dari pada gak bisa tidur saya mencoba menulis berdasarkan pengalaman ane selama melayani masyarakat yang menggunakan tenaga kami mungkin bermanfaat .. bila ada yang berpengalaman/ pernah melakukan transaksi jual-beli tanah bisa menambah/koreksi. Jual beli tanah merupakan hal yang sering terjadi dalam  kehidupan sehari-hari di masyarakat kita.

Apabila antara penjual dan pembeli sudah bersepakat untuk melakukan jual
beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertifikat maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah :

Akta Jual Beli (AJB)
Si penjual dan si pembeli harus datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli tanah. PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli dimaksud. Untuk PPAT bisa melalui Camat (PPAT Sementara) dan Notaris PPAT.

Persyaratan AJB,
yang diperlukan untuk membuat Akta Jual Beli Tanah di Kantor Pembuat Akta Tanah adalah :
Penjual membawa :

  1. Asli Sertifikat hak atas tanah yang akan dijual,
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku,
  3. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terahir,
  4. Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga,
  5. Kartu Keluarga.

Sedangkan calon pembeli membawa :

  1. Kartu Tanda Penduduk.
  2. Kartu Keluarga.
  3. Proses pembuatan akta jual beli di Kantot PPAT.

Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

  • Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan.
  • Pejual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual tanah di atas enam puluh juta rupiah di Bank atau Kantor Pos.
  • Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
  • Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
  • PPAT menolak pembuatan Akta jual Beli apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa.

Pembuatan Akta Jual Beli

  • Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis.
  • Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
  • Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.
  • Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akte Tanah.
  • Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
  • Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

Bagaimana langkah selanjutnya setelah selesai pembuatan
Akta Jual Beli ?

  • Setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan untuk keperluan balik nama sertifikat.
  • Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut.

Berkas yang diserahkan itu apa saja ?

  • Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli.
  • Akta jual beli PPAT.
  • Sertifikat hak atas tanah.
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual.
  • Bukti pelunasan pembayaraan Pajak Penghasilan (PPh).
  • Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagaimana prosesnya di Kantor Pertanahan ?

  • Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada Pembeli.
  • Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.
  • Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan bibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
  • Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli sudah dapatmengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli di kantor pertanahan.

source : tamsasolusi

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

SYARAT MEMBUAT PBB (79), syarat pembuatan pbb (68), akte jual beli tanah (61), surat pernyataan tidak sengketa (43), akte jual beli (42), Akta jual beli tanah (38), syarat buat pbb (37), persyaratan pembuatan PBB (27), surat pernyataan tanah tidak sengketa (23), pengurusan jual beli tanah (23)