Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

Pada prakteknya proses pemecahan sertifikat tanah kemungkinan terdapat berbedaan akan penerapan dan pelaksana dilapangan. Memo ini dibuat terbatas melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa artikel serta beberapa buku pertanahan tanpa melalui konfirmasi kepada pejabat pertanahan terkait. Peraturan Terkait: 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 […]

[ Selengkapnya... ]

Tugas dan Fungsi BPN ( Badan Pertanahan Nasional )

Berdasarkan PP Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 dijelaskan secara gamblang Tugas dan Fungsi Bdan Pertanahan Nasional, Silahkan simak di bawah ini tersebut adalah cuplikan dari PP No.10 Th 2006. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang      : a.    […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: , ,
Posted in Dasar Hukum by Jasa Mengurus Tanah Com

Model perencanaan tata guna tanah

Sebelum dikeluarkannya PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, masalah model perencanaan penggunaan tanah masih merupakan masalah yang belum tuntas artinya masalahnya masih menjadi pembicaraan diantara para perencana pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan belum ditemukan model perencanaan penggunaan tanah yang dapat dijadikan pedoman oleh para perencana pembangunan. Adapun faktor-faktornya adalah: 1.UUPA sendiri hanya […]

[ Selengkapnya... ]
Tags:
Posted in Tata Guna Tanah by Jasa Mengurus Tanah Com

PENGERTIAN TATA GUNA TANAH

Istilah tata guna tanah biasa juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai “Land Use Planning”. Apabila istilah tata guna tanah dikaitkan dengan obyek hukum agraria nasional (UUPA), maka penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan obyek hukum agraria meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tata guna tanah hanya […]

[ Selengkapnya... ]
Tags:
Posted in Tata Guna Tanah by Jasa Mengurus Tanah Com

LANDASAN HUKUM TATA GUNA TANAH

1.Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:Bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara.Bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia harus menggunakan BARA + K tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Bahwa hubungan antara negara dengan BARA + K merupakan hubungan menguasai. 2.Sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: ,
Posted in Tata Guna Tanah by Jasa Mengurus Tanah Com

 
eXTReMe Tracker