Layanan Pertanahan BPN RI

Dikesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum beberapa Pelayan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasioanl RI bagi yang belum tahu apaseh sebenarnya tugas BPN yang orang dulu menyebutnya AGRARIA diantaranya adalah sebagai berikut :

LAYANAN PERTANAHAN BPN RI

  1. Pelayanan Pendaftran Tanah Pertama Kali

    • Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak

      1. Konversi
      2. Pengakuan dan penegasan Hak
    • PEMBERIAN HAK

      1. Hak Milik Perorangan
      2. Hak Milik Badan Hukum
    • HAK GUNA BANGUNAN (HGB)

      1. Hak Guna Bangunan Perorangan
      2. Hak Guna Bangunan Badan Hukum
    • HAK PAKAI

      1. Hak Pakai Perorangan WNI
      2. Hak Pakai Perorangan WNA
      3. Hak Pakai Badan Hukum Indonesia
      4. Hak Pakai Badan Hukum Asing
      5. Hak Pakai Instansi Pemerintah
      6. Hak Pakai Pemerintah Asing
      7. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD
    • WAKAF

      1. Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan dan Pengesahan Hak)
      2. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
      3. P3MB/PRK.5
      4. Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
    • PEMBERIAN HAK USAHA

      1. Hak Guna Usaha Perorangan
      2. Hak Guna Usaha Badan Hukum
  2. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah

    • PENGUKURAN BIDANG TANAH
      1. pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas
      2. Pengukuran Dalam Rangka Kegiatan Inventarisasi / Pengadaan Tanah
      3. Pengukuran Atas Permintaan Instansi Dan / Atau Masyarakat Untuk Mengetahui Luas Tanah
      4. Pengukuran Dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)
  3. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

    • PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN

      1. Jual-beli
      2. Pewarisan/wasiat
      3. Tukar-menukar
      4. Hibah
      5. Pembagian hak bersama
      6. Lelang
      7. Pemasukan kedalam perusahaan / inbreng
      8. Merger
      9. Ganti nama sertipikat hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun
    • PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA

      • HAK GUNA BANGUNAN
        1. Hak guna bangunan perorangan
        2. Hak guna bangunan badan hukum
      • HAK GUNA USAHA
        1. Hak Guna Usaha Perorangan
        2. Hak Guna Usaha Badan Hukum
      • PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA
        1. Hak Guna Usaha Perorangan
        2. Hak Guna Usaha Badan Hukum
    • WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT
    • PERUBAHAN HAK ATAS TANAH
    • PEMECAHAN / PENGGABUNGAN/ PEMISAHAN HAK
      1. Pemecahan/ pemisahan/ bidang tanah perorangan
      2. Pemecahan/ pemisahan/ bidang tanah Badan Hukum
      3. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan
      4. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum
    • SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH, HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN
      1. Blanko Lama
      2. Hilang
      3. Rusak
    • HAK TANGGUNGAN
      1. Pendaftaran Hak Tanggungan
      2. Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA)
      3. Peralihan Hak Tanggungan (CESSIE)
      4. Subrogasi (Perubahan Kreditur)
  4. Pelayanan Pengaturan Dan Penataan Pertanahan

    • KONSOLIDASI TANAH SWADAYA

      1. Pertimbangan Teknis Pertanahan
        1. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi
        2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi
        3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
      2. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
  5. Pelayanan Pencatatan Dan Informasi Pertanahan

    • PENCATATAN

      1. Blokir
      2. Sita
      3. Pengangkatan Sita
    • INFORMASI PERTANAHAN

      1. Pengecekan Sertipikat
      2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
      3. Informasi Titik Dasar Teknik
      4. Informasi Peta
  6. Pengelolaan Pengaduan

    • Pengelolaan Pengaduan

Demikian sedikit Ringkasan LAYAN PERTANAHAN Badan Pertanahan Nasional RI semoga BPN RI dalam mengemban tugasnya di berikan kelancaran dan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, mengingat Aset Tanah sangat strategis untuk Perekonomian dan Kemakmuran Bangsa ini. selanjutnya kedepan akan saya coba poting SYARAT-SYARAT dari Pada Layanan Pertanahan tersebut diatas. (yoyok/pengukurantanah.blogspot.com)

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

surat jual beli tanah warisan (54), cara pengukuran tanah oleh bpn (36), contoh surat hibah tanah warisan (27), hibah tanah warisan (27), cara mengukur tanah BPN (25), cara menjual tanah warisan (23), Syarat menjual tanah warisan (23), tanah hibah bisa dijual (21), tata cara hibah rumah (20), bolehkah tanah hibah dijual (18)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pengertian

  1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah danperhitungan-pajak atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
  2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
  3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi:

  1. Pemindahan hak karena
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha;
    13. hadiah.
    14. Pemberian hak baru karena:
      1. kelanjutan pelepasan hak;
      2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

  1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  4. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
  6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

 

Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana tersebut diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif Pajak
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal;

  1. Jual beli adalah harga transaksi;
  2. Tukar-menukar adalah nilai pasar;
  3. Hibah adalah nilai pasar;
  4. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
  5. Waris adalah nilai pasar;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  12. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
  13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
  14. Hadiah adalah nilai pasar;
  15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan , dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Pengenaan BPHTB

  1. Pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.
  2. Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
  • 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
  • 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak;

  1. Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dalam hal perolehan hak Rumah Sederhanan Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana;
  2. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha Mikro dan kecil;
  3. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah termasuk istri/suami;
  4. Paling banyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam hal selain a, b dan c.

Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang.

Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:

  1. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  2. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  4. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
  5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  7. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
  8. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  9. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
  10. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  11. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  12. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  13. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Tempat Pajak Terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan.

Cara Pembayaran Pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

Cara Penghitungan BPHTB

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis adalah;

 

BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP)

Contoh;

Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan “S” membeli tanah yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp.50.000.000,00. NJOP PBB tahun 2006 Rp. 40.000.000,00. Mengingat NJOP lebih kecil dari harga transaksi, maka NPOP-nya sebesar Rp. 50.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp. 50 juta – Rp. 60 juta)

= 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

 

Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya “D” membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp. 90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 100.000.000,00. Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.000.-. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp. 100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama dengan Rp. 40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp. 100 – Rp. 60) juta

= 5 % x ( Rp. 40) juta

= Rp. 2 juta .

Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan“S” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 400 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x ( Rp. 100) juta

= Rp. 2,5 juta.

Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orang pribadi “K” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 250 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

Pembayaran BPHTB

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self assessment”. Artinya Wajib Pajak Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Bea (SSB).

Penetapan

  1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.
  2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penagihan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :

  1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. Dan jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Keberatan

  1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
    1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
    2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
    3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
    4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.
  2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
  5. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
  6. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
  7. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
  8. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
  9. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
  11. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Banding

1)      Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai kebertannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2)      (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

3)      (3)Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

4)      (4)Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Pengurangan
Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:

  1. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh;

a)      Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

b)      Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

 

  1. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh;

a)      Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

b)      Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

c)      Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

  1. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, contohnya; Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, c.q. Kantor Pelayanan Pratama atau Kantor Pelayanan PBB setempat.

Ketentuan Bagi Pejabat

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  4. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/ Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”
  5. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambatlambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sanksi Bagi Pejabat

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ,dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e.Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber artikel : perpajakan.net
Sumber gambar :

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

contoh surat kuasa pengurusan imb (174), contoh surat jual beli tanah warisan (170), sistem pendaftaran tanah di indonesia (116), surat jual beli tanah warisan (100), bphtb (95), contoh surat jual beli rumah warisan (85), syarat pembuatan pbb baru (83), konversi adalah (82), contoh surat kuasa pengurusan tanah (81), surat kuasa pengurusan imb (65)

Pemecahan Bidang Tanah

pemecahan bidang tanah adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh bpn ( badan pertanahan nasional) dalam melaksanakan pemeliharaan bidang tanah menjadi beberapa bidang yang di akibatkan oleh beberapa peristiwa hukum dan perbuatan hukum.

contoh dari pada peristiwa hukum mengenai pemeliharaan hak atas tanah adalah pewarisan ( turun waris ) dan contoh perbuatan hukum adalah jual beli tanah sebagian, hibah sebagian.

memang kadang pemecahan bidang tanah ini sering terjadi di masyarakat salah satu sebab yang sering saya jumpai adalah pemecahan bidang tanah sebagian untuk di jual beli alasanya adalah karena kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, biaya berobat. alasan ini menurut penulis adalah sangat mungkin terjadi dan tidak di buat-buat oleh masyarakat. namun kadang untuk pemecahan tanah sawah menurut UUPA (undang undang pokok agraria) adalah tidak bisa pecah untuk di jual beli dengan alasan mengoptimalkan pertanian berdasarkan negara kita adalah negara agraris. dan untuk membatasi tanah absente.

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

pemecahan bidang tanah (30), biaya turun waris (17), pengertian pemecahan bidang tanah (11), penecahan bidang (1)

Produk

Beberapa jasa Pengurusan Tanah adalah sebagai berikut :

Pengecekan Sertipikat tanah

pengecekan sertipikatPengecekan atau pengukuran ulang batas sertipikat tanah biasanya dilakukan akan terjadinya jual-beli tanah sebagian dimana pihak pembeli ingin mengetahui batas, luas yang tertera di dalam sertipikat masih sesuai gak sama luas yang ada di Lapangan, maka dari itu ini adalah sangat cocok bagi calon pembeli tanah untuk mengecek kondisi sertipikat tanah tersebut baik secara fisik maupun yuridis sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari apalagi kalau sudah mengenai batas tanah dengan tetangga jangan deeh, pasti bakal ribut dan ketenangan dan kenyamanan bertetangga tentu kurang nyaman, maka dari itu Pengecekan Sertipikat Tanah Apalagi anda pendatang dan warga baru disitu sangatlah diperlukan untuk lebih detailnya anda bisa klik DETAIL di bawah dan jika anda sibuk tidak ada waktu atau masih bingung anda bisa Gunakan jasa kami disini ORDER.

Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ( Pengeringan )

pengeringan tanahIPPT ( Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah) adalah suatu perijinan untuk merubah status tanah dari tanah sawah/tegal menjadi tanah pekarangan yang bertujuan untuk rumah tinggal, maksudnya adalah sebelum di ajukan permohonan izin IPPT tersebut status tanah masih dalam kondisi sawah, eeth..jangan salah kalaupun di lapangan sudah menunjukan kering tapi itu tidak menjamin bahwa tanah tersebut sudah kering maka dari itu IPPT adalah solusinya selain dari pada untuk pengurusan izin IMB juga tanah tersebut menjadi lebih mahal gak percaya buktikan aja sendiri, oke lebih jelasnya anda bisa lihat sendiri  DETAIL

 

Pemecahan Tanah Sudah Sertipikat

pemecahan sertipikatPemecahan Sertipikat Tanah ini biasa dilakukan karena terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan hukum. MISALNYA adalah sebagai berikut : 1. Jual-beli sebagian, Maksudnya adalah menjual (memetil) sebagian tanah anda kepada orang lain dikarenakan kebutuhan hidup, ini sangat kerap sekali terjadi di lapangan dalam pemecahan bidang tanah sebagian dari induknya. 2. Hibah sebagian, perbuatan hukum model ini biasanya terjadi mana kala orang tua ingin memberikan sebagian tanahnya kepada anaknya karena si anak sudah menikah dan ingin membangun rumah sendiri dan ini diperlukan proses Hibah tanah. selanjutnya adalah dengan di pemecahan bidang tanah baik itu sudah sertipikat atau masih hak milik adat. apakah anda termasuk yang ini untuk mengurus tanah anda silahkan klik ORDER  |  DETAIL

 

Pembagian Waris Belum Sertipikat

pembagian warisanYang dimaksud Pembagian Waris Belum Sertipikat adalah : Alas Hak atu bukti kepemilikan tanah masih Hak Milik Adat, Warisan model seperti ini terjadi jika pemiliknya sudah meninggal dunia dan tanah tersebut belum bersertipikat artinya masih model tanah girik, tanah hak ulayat, tanah hak adat tergantung wilayah, artinya proses Pembagian waris bisa berjalan maka anda memerlukan data kepemilikan tanah sebagai dasar dalam pengurusan pembagian warisan belum sertipikat bagaimana caranya silahkan berkunjung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai syarat yang di perlukan dalam pengurusan tanah tersebut.

Kategori: Pengukuran dan Pengurusan Tanah  ORDER   |  DETAIL

 

Pembagian Waris Sudah Sertipikat

membagi warisanYang dimaksud Pembagian Waris Sudah Sertipikat adalah : Bukti Kepemilikan tanah sudah bersertipikat kebalikanya dengan Pembagian waris belum seertipikat.

Warisan model seperti ini terjadi jika pemiliknya sudah meninggal dunia dan tanah tersebut sudah bersertifikat dan tanah tersebut akan di alih balik nama ke ahli dengan cara pembagian waris Sudah sertipikat adapun berkas dan syarat anda bisa lihat sendiri  dan mempersiapkan apa-apa saja yang di perlukan dalam pengurusan tanah warisan dengan proses Pembagian Waris Sudah Sertipikat untuk syarat-syaratnya silahkan klik ORDER | DETAIL

 

Konversi (pendaftaran tanah pertama kali)

konversi murniKonversi (Pendaftaran Tanah Pertama Kali), Permohonan konversi murni ini biasa disebut dengan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali artinya memang belum pernah di ukur dan belum mempunyai sertipikat tanah sebagai alat bukti yang syah dalam kepemilikan dan penguasaan tanahnya, maka dari itu Konversi Murni ini syaratnya adalah pemilik tanah masih dalam keadaan hidup dan obyek tanah masih ada secara fisik.

Syarat untuk Konversi Murni ini sangat simple karena disini tidak melibatkan banyak orang dalam pemberkasanya namun jika di perlukan di buatlah surat kuasa untuk dalam hal pengurusan tanah tersebut oke untuk jelasnya anda bisa lihat di web asli dengan mengklik link ini ORDER   |  DETAIL.

 

Penggabungan Sertipikat Tanah

penggabungan tanahPenggabungan sertipikat ini biasa dilakukan karena pemilik mempunyai lebih dari satu sertipikat dimana sertipikat saling bersebelahan istilahnya perampingan sertifikat tanah. Ini biasanya terjadi di tanah kapling dan mereka membeli langsung 2-3 kapling sehingga menjadi luas sesuai dengan keinginan pemilik tanah tersebut dan berjalanya waktu pemilik tanah tersebut berkeinginan menggabung bidang tanah menjadi satu sertipikat.

Penggabungan Sertipikat Tanah syarat pokoknya adalah sertipikat sudah atas nama satu orang bagaimana jika masih atas nama berbeda jawabnya adalah nama pemilik tanah harus disamakan terlebih dahulu dengan cara jual beli tanah  dengan membuat Akte Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang misalnya Notaris PPAT atau PPAT Kecamatan atau selanjutnya bisa disebut dengan PPAT Sementara, apakah anda termasuk yang disini silahkan lanjutkan sendiri dengan klik ini ORDER  |  DETAIL

 

Rekontruksi (Pengembalian) Batas

mengembalikan batas tanahPengembalian batas atau Rekontruksi batas ini dilakukan karena terjadinya perubahan batas bidang tanah (patok) atau bahkan batas bidang tanah tersebut dikarenakan hilang Akibatnya Batas dan luas tidak sesuai dengan pengumpulan data ukuran awal, jika seperti ini yang terjadi maka ini di perlukan Rekontruksi Batas (Pengembalian Batas). sehingga dengan Rekontruksi Batas akan didapatkan batas tanah yang sesuai dengan data pertanahan baik itu luasan, Patok dan panjang sisi maka dari pada itu data yang tertera di dalam sertipikat masih sesuai dengan data di lapangan Kategori: Pengukuran dan Pengurusan Tanah

ORDER  |  DETAIL

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

cara membuat sertifikat tanah hibah (81), cara membuat sertifikat tanah sawah (37), pemecahan sertifikat tanah warisan (35), cara mengurus sertifikat tanah hibah (28), biaya pemecahan sertifikat tanah warisan (27), sertifikat sawah (16), syarat pembuatan sertifikat tanah hibah (15), pecah sertifikat tanah warisan (11), cara buat sertifikat tanah hibah (2), urutan bikin sertifikat sawah (1)