Risalah pertimbangan tapak kavling

Risalah tertimbangan tapak kavling atau biasa kita kenal adalah pemecahan bidang tanah menjadi berapapun diperlukanya risalah pemecahan bidang tanah, Dikesempatan kali ini kami akan tuliskan beberapa dasar hukum atau aturan mengenai diberlakukanya risalah pertimbangan tapak kavling Dasar pelaksanaan risalah pertimbangan tapak kavling adalah peraturan kepala bpn RI no. 1 tahun 2010 tanggal 25 januari 2010 […]

[ Selengkapnya... ]

Layanan Pertanahan BPN RI

Dikesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum beberapa Pelayan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasioanl RI bagi yang belum tahu apaseh sebenarnya tugas BPN yang orang dulu menyebutnya AGRARIA diantaranya adalah sebagai berikut : LAYANAN PERTANAHAN BPN RI Pelayanan Pendaftran Tanah Pertama Kali Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak Konversi Pengakuan dan penegasan Hak PEMBERIAN HAK Hak […]

[ Selengkapnya... ]

Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

Pada prakteknya proses pemecahan sertifikat tanah kemungkinan terdapat berbedaan akan penerapan dan pelaksana dilapangan. Memo ini dibuat terbatas melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa artikel serta beberapa buku pertanahan tanpa melalui konfirmasi kepada pejabat pertanahan terkait. Peraturan Terkait: 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 […]

[ Selengkapnya... ]

Tugas dan Fungsi BPN ( Badan Pertanahan Nasional )

Berdasarkan PP Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 dijelaskan secara gamblang Tugas dan Fungsi Bdan Pertanahan Nasional, Silahkan simak di bawah ini tersebut adalah cuplikan dari PP No.10 Th 2006. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang      : a.    […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: , ,
Posted in Dasar Hukum by PengurusTanah.Net

Undang Undang Pokok Agraria (uupa)

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang :  a.   bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomian-nya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: , , ,
Posted in Dasar Hukum by PengurusTanah.Net

Model perencanaan tata guna tanah

Sebelum dikeluarkannya PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, masalah model perencanaan penggunaan tanah masih merupakan masalah yang belum tuntas artinya masalahnya masih menjadi pembicaraan diantara para perencana pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan belum ditemukan model perencanaan penggunaan tanah yang dapat dijadikan pedoman oleh para perencana pembangunan. Adapun faktor-faktornya adalah: 1.UUPA sendiri hanya […]

[ Selengkapnya... ]
Tags:
Posted in Tata Guna Tanah by PengurusTanah.Net

KEBIJAKAN DALAM PENATAGUNAAN TANAH

Catur Tertib PertanahanTanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timgul dalam bidang pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan agar pembangunan di bidang […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: ,
Posted in Tata Guna Tanah by PengurusTanah.Net

Langkah Perizinan (Aspek Legal) Dan Estimasi Cost Dalam Pengembangan Lahan Perumahan

1. Izin Lokasi (IPT) setelah kisaran 2-3 minggu dari pengajuan kita akan dipanggil untuk sidang expose.. Sambil sesering mungkin kita memonitor mudah2an (IPT) terbit 1 Bulan setelah sidang expose. Rekomendasi Kecamatan : setelah izin warga RT, RW, Kelurahan di Tanda Tangan, kita merekomendasikan pengajuan perihal pembangunan perumahan di lahan yang kita miliki ke Kecamatan, dengan […]

[ Selengkapnya... ]

Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional ( BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejarah BPN ( badan pertanahan Nasional ) Pada era […]

[ Selengkapnya... ]
Tags: , , , , ,
Posted in Dasar Hukum by PengurusTanah.Net

 
eXTReMe Tracker