Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

Pada prakteknya proses pemecahan sertifikat tanah kemungkinan terdapat berbedaan akan penerapan dan pelaksana dilapangan. Memo ini dibuat terbatas melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa artikel serta beberapa buku pertanahan tanpa melalui konfirmasi kepada pejabat pertanahan terkait.
 Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah
Peraturan Terkait:
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP
No.24/1997“);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (“PP No.46/2002“);
4.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen No.3/1997“);
5.Peraturan Kepala BPN RI No.6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu (“Peraturan No.6/2008“);
6.Surat Edaran Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (“SE No.600-1900?).
7.Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3637 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Sertifikat Dan Surat Ukur (“SE No.110-3637“); dan
8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah;

Pokok Permasalahan:
Bagaimanakah tatacara/prosedur dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan sertifikat tanah berdasarkan hukum serta berapa lamakah proses pemecahan sertifikat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Gambaran Umum Mengenai Pemecahan Sertifikat:
Tanah perumahan yang dikembangkan developer umumnya berasal dari banyak pemilik tanah, karena itu statusnya juga beranekaragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya ada yang baru girik, ada yang sudah HGB (SHGB) dan hak milik (SHM), ada yang bahkan tidak dilengkapi dokumen. Setelah dibeli semua tanah itu disertifikatkan atas nama developer dengan status HGB. Inilah yang disebut sertifikat induk.

Saat tanah dikaveling-kaveling dan dipasarkan berikut bangunan, sertifikat induk itu dipecah atas nama konsumen, juga dengan status HGB. Dalam praktik SHGB bersama dokumen lain seperti IMB dan akta jual beli (AJB), diterima bank dari developer dalam 12 bulan sejak konsumen melunasi bea balik nama (BBN). Jadi, bila mengambil KPR berjangka dua tahun, bank bisa langsung menyerahkan sertifikat begitu kredit lunas.

Tapi, ada saja masalah yang membuat sertifikat belum bisa dipecah dan diserahkan developer ke bank. Misalnya, untuk menghemat biaya, pengurusan sertifikat dilakukan sekaligus setelah satu tahap pengembangan selesai melalui oknum kantor pertanahan dan bukan notaris/PPAT. Sebelum rampung si oknum dimutasi ke bagian lain, sehingga data-data dan dokumen konsumen yang sudah diserahkan developer berceceran. Akibatnya, pengurusan harus diulang melalui oknum pejabat yang baru. Pemecahan sertifikat pun tertunda.

Hanya konsumen yang telah melunasi kewajibannya saja yang bisa memperoleh sertifikat. Setelah semua kewajiban dilunasi, secara otomatis bank yang memberikan kredit perumahan akan memberikan sertifikat tersebut kepada konsumen. Namun sertifikat yang diberikan baru memiliki status hak guna bangunan. Ini karena sertifikat belum berganti nama kepada konsumen. Untuk memiliki sertifikat milik, konsumen harus mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah disetujui barulah konsumen akan mendapatkan sertifikat milik.
Dalam pelaksanaan dilapangan sehari-hari waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus sertifikat hak milik. Tapi yang pasti, kalau prosesnya berlarut-larut, berarti konsumen belum menyerahkan semua data yang diperlukan BPN. Karena biasanya, proses perubahan jenis sertifikat tidaklah sulit.

Sebenarnya setelah konsumen sepakat melakukan akitivitas jual-beli dengan pengembang, tidak lagi ada lagi kewajiban bagi pengembang untuk mengurus persoalan tersebut. Karena tanah dan bangunan tersebut telah dimiliki konsumen. Kalau konsumen mempergunakan jalur KPR untuk membayar rumah yang dibelinya, maka bank akan menyimpan sertifikat tersebut. Bank tidak mungkin memberikan sertifikat kepada konsumen. Bila dilakukan, kemungkinan konsumen lalai membayar kewajibannya cukup besar.

Bila konsumen langsung membayar lunas, tentunya pengembang akan langsung memberikan sertifikat tersebut kepada konsumen. Kalau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengembang belum menyerahkan sertifikat. Berarti, pengembang telah melanggar kewajibannya.
Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Jawa Timur Nurhadi, menuturkan, proses legalitas lahan itu telah terjadi kalau pengembang telah memiliki sertifikat. “Pengembang tidak mungkin bekerjasama dengan perbankan kalau perumahan yang dikembangkannya tidak memiliki sertifikat,” jelasnya.

ketika hendak membangun proyek di sebuah tempat, biasanya pengembang membebaskan berbagai jenis status lahan. Ada yang berstatus girik, tidak sertifikat, dan bahkan ada yang telah besertifikat. Setelah dibebaskan pengembang kemudian mengurus sertifikat tanah yang dibelinya ke BPN. Semuanya digabung dalam satu sertifikat sesuai dengan kegunaan masing-masing lahan. Misalkan saja ada yang diperuntukan untuk fasos, fasum dan perumahan itu sendiri. Serfitikat yang dimiliki pengembang tersebut biasa disebut sertifikat induk. Jenis sertifikat biasanya adalah hak guna bangunan. Ini karena ketika mendaftar, pengembang mempergunakan badan hukum. Namun ketika konsumen membeli rumah, sertifikat tersebut dipecah lagi sesuai dengan kepemilikannya.

Tentunya ketika sebuah rumah dibeli konsumen, maka kepemilikannya juga akan berubah, ketika hendak merubah status sertifikatnya, maka konsumen tidak lagi berhubungan dengan pengembang. Melainkan langsung berhubungan ke BPN. “Kalau membeli rumah melalui KPR, pengembang biasanya telah memecah sertifikatnya. Kalau tidak, perbankan tidak akan tertarik.

Dalam kesempatan itu, dia berharap, agar konsumen terlebih dahulu mempertanyakan legalitas perijinan atas rumah yang akan dibeli, baik izin lokasi pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan maupun ijin-ijin lainnya kepada pengembang. Setelah itu, konfirmasi informasi perijinan yang disampaikan pengembang kepada pemerintah setempat dan perjelas apakah lokasi perumahan yang akan dibeli peruntukan lahannya sesuai dengan tata ruang tata wilayah yang ditetapkan pemerintah setempat.

Pemecahan Sertifikat Tanah
Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Dalam hal pemisahan sertifikat diatas untuk tiap bidang harus dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Apabila tanah yang ingin dipisahkan tersebut dibebankan hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, maka pemecahan sertifikat tersebut baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.

Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang bersangkutan sehingga beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.
Dalam hal tanah yang ingin dipecah adalah tanah pertanian, maka diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pemecahan sertifikat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya.

Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah:
1.Persyaratan Permohonan Pemisahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan demikian maka permohonan ditujukan kepada Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri dengan beberapa dokumen berikut ini (Lampiran IX Peraturan No.6/2008):
1.Fotokopi identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2.Sertipikat hak atas tanah;
3.Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
4.Ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut dibebankan hak tanggungan;
5.Surat kuasa apabila permohonan pemecahan tidak dilakukan oleh sipemilik hak atas tanah tersebut; dan
6.Sertipikat Hak Atas Tanah asli, khusus bagi pengembang, harus juga menyertakan Site Plan kawasan pembangunan perumahannya.

Biaya Administrasi Pemecahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana diatur didalam PP No.46/2002 disebutkan bahwa penerimaan bukan pajak yang diterima negara dalam rangka pemecahan sertifikat tanah yaitu sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemisahan yang diterbitkan biaya ini diluar dari biaya pengukuran tanah yang dilakukan.

Jangka Waktu Pemisahan Sertifikat:

Berdasarkan Lampiran IX Peraturan No.6/2008 menyebutkan bahwa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja (diluar waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tanah) untuk Pemecahan sampai dengan 5 (lima) bidang tanah terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan telah lunas pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan catatan bahwa sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan (bersih);

Pengukuran Tanah:
Pengukuran tanah dalam rangka pemecahan sertifikat diatur didalam Pasal 73 dan Pasal 74 Permen BPN No.3/1997 yang pada intinya mengatur sebagai berikut:
Untuk melakukan pemisahan atas sertifikat yang melakukan pemisahan diperlukan pengukuran kembali bidang tanah yang bersangkutan dan pemeliharaan data fisik dan yuridis. Karena tanah yang dipecah memiliki status hukum yang sama dengan bidang tanah induknya.

Instansi yang berwenang untuk Melakukan Pengukuran Tanah:
1.pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha. sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;
2.pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha. dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Hasil kedua pengukuran tersebut wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Apabila diperlukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dapat memperbantukan petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kantor Pertanahan lainnya dalam bentuk penugasan khusus maupun “task force” untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Tugas pemantauan dan pemberian bimbingan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan penunjukan Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pengukuran bidang tanah yang luas atau yang banyak jumlah bidangnya dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh pihak ketiga ini disupervisi dan hasilnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah atau Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sesuai kewenangannya.

Permohonan untuk Mengajukan Pengukuran Tanah:
Permohonan untuk melakukan pengukuran tanah di tujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
Pengukuran:
Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :
1.memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
2.merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
3.dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
4.memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
5.dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6.apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan-persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon; dll.

Penetapan Batas Tanah:
Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas.

Apabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau petugas yang ditunjuknya.
Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan. Pemberitahuan ini dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan.
Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah:
Untuk keperluan penelitian data yuridis Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A.
Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Penelitian Data Fisik oleh Tim A

Setelah pengumpulan dan penelitian data yuridis dilakukan oleh Kepada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kemudian data itu diajukan kepada Panitia A unutk diperiksa kembali dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:
1.meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
2.melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3.mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4.membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5.mengisi daftar isian 201.

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
1.Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2.Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3.Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.
Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
4.Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis:
Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) oleh Panitia A dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.
Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).
Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis tersebut masih terdapat kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan kepadanya pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309
Sumber : Pemecahan Sertipikat tANAH

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

jenis sertifikat tanah (184), cara memecah sertifikat tanah (125), biaya pemecahan sertifikat tanah (116), pengertian akta tanah (114), proses pembuatan sertifikat hak milik (105), uu pokok agraria no 5 tahun 1960 tentang tata guna tanah (104), biaya pembuatan sertifikat tanah dari ajb (99), tata cara pengukuran tanah (92), pemecahan sertifikat induk (87), biaya ajb ke shm (86)

53 Responses for Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

  1. Shanti
    August 28th, 2012 | 09:43

    Pengalaman saya dalam membeli rumah kok beda ya.. Tahun 2010 saya membeli rumah type 40/72 di perumahan yang hanya terdiri dari 35-37 kavling dan luas total perumahan 4000 m2. Rumah dibeli dengan sistem KPR indent dari bank pemerintah yang ditunjuk oleh developer. Sampai tahun 2012, saya masih bersiteru dengan pengembang, salah satu penyebabnya adalah saya SHM dan IMB. Saya mendapat penjelasan dari developer, pihak bank dan notaris sbb: 1. Lahan perumahan dibeli dengan status SHM. 2. Saat membangun, developer tidak mengurus IMB. Perumahan dibangun dengan ijin site plan. 3. KPR indent dari bank bisa di-approved karena ada nota perjanjian khusus dengan developer dan Bank. 4. Setelah 2 tahun mengansur, saya ingin meminta copy SHM di Bank, ternyata belum jadi. Kata notaris, harus antri krn ada peraturan untuk memecah sertifikat per 5 kavling dulu. 5. AJB saya tanda tangani saat realisasi KPR (tahun 2010), tapi notaris kemarin bilang untuk pengurusan SHM, harus menunggu balik nama dari nama pemilik lahan (bukan dari nama developer lho) ke nama saya. 6. Sampai sekarang saya belum punya surat ukur tanah ataupun bangunan, padahal rumah sudah berdiri. 7. Kata developer, IMB baru bisa diurus kalau SHM atas nama saya sudah jadi. Mohon saran dan pendapatnya: 1. Menurut Anda, proses pemecahan sertifikat ini wajar atau hanya akal-akalan developer yang ingin lari tanggung jawab? 2. Apakah mungkin developer menguruskan IMB? Padahal (andai SHM selesai) SHM atas nama saya dan dalam proses balik nama, nama developer tidak pernah ada. Mohon tanggapannya. Terima kasih Shanti

  2. August 29th, 2012 | 15:25

    Jawab :
    @shanti yang terhormat, maaf baru bisa balas karena baru mroyek hehehe sok sibuk,
    untuk menjawab pernyataan shanti memang rodok mumetke (pusing tujuh keliling) bagi orang biasa seperti saya, tapi tidak ada salahnya saya coba sharing disini dan sebelumnya saya minta maaf kepada pengunjung pengurusan tanah jika tidak berkenan.
    kasus seperti yang di alami @shanti sering terjadi dan banyak pertanyaan serupa kepada saya, setahu saya yang namanya perumahan mestinya sudah ada izin (ipt) Izin Pemanfaatan Tanah baik itu tanah pekarangan maupun tanah pertanian. dan izin ini bisa kita mohon di satu atap dengan melibatkan banyak instansi dalam pelaksanaanya diantaranya adalah PEMDA, BPN (badan pertanahan Nasional), (dppd) Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (Kab. Sleman), BAPPEDA dan lain-lain yang intinya adalah memutuskan di izinkan atau tidak perizinan tersebut, karena dari situlah sebagai dasar pemecahan Bidang Tanah (untuk menerbitkan su) dan pembuatan izin (IMB). Bagaimana bisa melakukan balik nama jika perizinan dan pemecahan tanah tersebut belum jelas obyeknya.

  3. delpia
    September 28th, 2012 | 08:29

    selamat siang pak.
    saya mau tanya. : saya kan ada membeli sebuah ruko sama seorang pemilik pribadi.
    kebetulan deretan ruko tersebut disana ada 12 ruko dan saya membeli salah satu ruko disana.
    menurut penjual (pemilik) bahwa IMBnya adalah IMB induk.
    dan untuk transaksi jual beli saya hanya diberikan fotocopy IMB induk saja sedangkan yang aslinya saya tidak pernah lihat.
    yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya bisa mengurus IMB untuk ruko saya secara terpisah dari IMB induk ?
    kalau bisa, apa saja persyaratannya dan kira-kira berapa biayanya ?
    sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kebaikan bapak dalam menjawab permasalahan saya ini.
    kalau tdk keberatan, mohon kirimkan jawabannya di email saya : delpiasmin@gmail.com terima kasih

  4. dedi
    March 5th, 2013 | 01:13

    Pak boleh minta nomer hp-nya gak? Saya ingin bertanya via phone. Thanx.

  5. ary
    March 9th, 2013 | 23:48

    pagi pak … mo tnya…
    rencana sy mo bli tanah kemudian di pecah menjadi 10 kavling setelah itu mo di jual lg…
    tetapi pembelian nya ,sy mlakukan pinjaman ke bank…
    gimn cr pemecahan sertifikat nya??…apakah harus menunggu pelunasan ke bank terlebih dahulu baru dipecah??…ato bisa dipecah,pd saat msh di bank kmudian diambil setelah lunas dibank??…
    mhn kirim jwbn ke email sy: aryarta…@gmail.com

    trims….

  6. March 12th, 2013 | 00:46

    Boleh? 08122755410

  7. March 12th, 2013 | 00:52

    @ary, pemecahan boleh di lakukan terlebih dahulu dengan atas nama pemilik lama semua, setelah itu baru di lakukan proses balik nama (JB) pak adapun syarat anda bisa lihat di link berikut http://jasamengurustanah.com/pemecahan_tanah_sudah_sertipikat_produk13.html

  8. March 16th, 2013 | 17:25

    Selamat malam pak, kebetulan orang tua saya juga baru proses pemecahan sertifikat tanah, orang tua saya pernah menjual sebagian tanah dan sekarang si pembeli sedang meminjam sertipikat indok yang di pegang orang tua saya yang di urus oleh oknum kelurahan, untuk pemecahan sertipikat atas nama si pembeli, yang ingin saya tanyakan prosesnya paling lama berapa bulan karena hampir 4bulan sertipikat indoknya belum di kembalikan kepada orang tua saya, apakah sertipikat indoknya bisa di salahh gunakan oleh pihak2 tertentu tanpa sepengetahuan pemiliknya/orangtua saya! MOHON PETUNJUKNYA dan terima kasih.

  9. March 25th, 2013 | 08:10

    untuk dalam hal pemecahan tanah, tentunya jika tidak bisa mengurus sendiri maka akan di buatkan surat kuasa pengurusan tanah, termasuk juga dalam hal jual belinya, mudah-mudahan yang anda kwatirkan tidak akan terjadi dan alangkah baiknya anda aktif untuk menanyakan keberadaan sertipikat tanah tersebut, atau anda bisa datang langsung ke kantor pertanahan setempat

  10. March 25th, 2013 | 08:12

    untuk dalam hal pemecahan tanah, tentunya jika tidak bisa mengurus sendiri maka akan di buatkan surat kuasa pengurusan tanah, termasuk juga dalam hal jual belinya, mudah-mudahan yang anda kwatirkan tidak akan terjadi dan alangkah baiknya anda aktif untuk menanyakan keberadaan sertipikat tanah tersebut, atau anda bisa datang langsung ke kantor pertanahan setempat

  11. April 7th, 2013 | 17:00

    ALHAMDULILLAH YANG SAYA KAWATIRKAN TIDAK TERJADI,TERIMA KASIH BUAT SEMUA YANG TELAH MEMBERI MASUKAN,WALAUPUN HARUS NUNGGU 4,5 BULAN SERTIPIKAT BARU DI KEMBALIKAN,SEKALI LAGI TERIMA KASIH…WASSALAMU'ALAIKUM..

  12. April 14th, 2013 | 04:25

    ook terimaksih kembali senang jika permasalahan anda sudah selesai

  13. April 22nd, 2013 | 07:00

    Selamat siang pak, pada tahun 2011 orang tua saya ada membeli sebuah ruko tanpa SHGB. Bahwa ruko tersebut adalah warisan, tapi setelah kami mau peningkatan hak yaitu SHM melalui jasa notaris. Notaris tersebut mengatakan SHGB aslinya mana kepada orangtua saya. yang mau saya tanyakan dimana saya bisa mengambil/mengecek SHGB tersebut. Tks pak

  14. April 25th, 2013 | 01:37

    mestinya masih di pegang pemilik lama, cobadilihat saja disana atas namasiapa untuk shgbnya
    semoga membantu

  15. April 27th, 2013 | 11:59

    berapa biaya pemecahan sertifikat tanah d sleman pak? terimakasih,, apabila membeli tanah yang harus mmcah sertifikat langsung dpecah atas nama pmbeli atau dpecah a.n pnjual baru dbalik nama pembeli? mksh

  16. July 23rd, 2013 | 14:53

    terima kasih atas rangkumannya pak de.

  17. July 27th, 2013 | 02:44

    ya mestinya masih dibawa pemilik tanah yang dulu dong, apalagi itu tanah waris, diurus dulu turun warisnya baru deh di balik nama

  18. July 27th, 2013 | 02:45

    ya sama-sama pak saya berharap ada manfaatnya

  19. andri
    August 23rd, 2013 | 15:11

    Pak bisa dikirimkan nomor telpon bapak.

    Terimakasih sebelumnya.

  20. Tatang Suhendra
    August 31st, 2013 | 04:30

    thnk you..

  21. September 2nd, 2013 | 22:55

    #Tatang Suhendra
    sama sama pak

  22. Puncak Sugiarto
    September 18th, 2013 | 02:14

    Saya membeli tanah kavling (12 X 18 = 216 M2)ke Developernya BSD…saat ini telah saya bangun rumah tempat tinggal (ada imb-nya)….Bagaimana procedure/tahapan-2 untuk pengurusan Sertifikat-nya?

    Mohon advise

    Salam
    ps

  23. September 18th, 2013 | 02:52

    #Puncak Sugiarto
    Tinggal Proses jual beli atau balik nama saja jika bidang tanah yang anda bangun sudah sertipikat sendiri lebih jelasnya anda bisa lihat artikel disini gan http://dapat.in/artikelpertanahan
    semoga bermanfaat

  24. September 22nd, 2013 | 05:11

    wah tulisan-tulisan menegnai permasalahan tanah yang bapak buat bagus-bagus pak, bisa juga nih dijadikan referensi buat saya..

    Salam dari Saya

  25. abdibtmmedi
    October 2nd, 2013 | 06:07

    Bapak yang baik…
    Salam sukses…
    mo tanya ni?

    Saya punya rumah 1(satu)SHGB,
    Rumahnya Hook(ada sisa tanah samping),
    Total Luas tanah 179m2(bangunannya 6×15=90 sisa tanah hooknya 6×15=90.
    Tanah hooknya saya bangun Rumah 1 lagi jadi ada 2 Rumah.

    Nah, Apakah saya bisa pecah sertifikat jadi 2(dua)agar setiap rumah punya sertifikat masing-masing,kalau bisa kemana mesti saya urus ke notaris atau kemanakah? dan syarat2nya?

    kalau berkenan jawaban kirim ke email saya y (abdibtm@gmail.com)

    Terimakasih
    Abdi_batam kepri

  26. October 3rd, 2013 | 16:53

    #abdibtmmedi
    salam juga mas, maaf ni baru bisa balas karena kesibukan rutinitas jadi terbengkelai deh, mase bisa pecah tanah tersebut namun juga ada alasan pemecahan tersebut misalnya mau di jual beli sebagian atau mungkin mau di hibahkan ke anak, yang jelas ada alasan permohonan pemecahan itu untuk apa, selanjutnya adalah pengurusan jika mase punya waktu di urus saja sendiri di kantor pertanahan setempat disana nanti sudah di sediakan blanko pemecahanya mase, ohya untuk syarat bisa mase lihat di link ini http://dapat.in/syaratpemecahansertipikat #jasaukurtanah
    begitu mas semoga bermanfaat dan terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menunggu dan selamat malam selamat beristirahat

  27. abdibtmmedi
    October 5th, 2013 | 00:13

    Terima kasih atas respon dan jawabannya.
    semoga sehat dan diberi kebaikkan yang banyak.
    Sukses selalu y.Akan kami coba sarannya.

    Terimakasih
    Abdi_batam kepri

  28. October 5th, 2013 | 06:22

    #abdibtmmedi
    sama sama mas, maksih doanya semoga juga mase selalu sehat banyak rejeki amiin

  29. NURAINI
    November 16th, 2013 | 09:38

    saya membeli tanah 300meter harga 60juta bersih ga ada sengketa saya ke bpn untuk pecah sertipikat tapi pelayanan di bpn ga memuaskan saya di suruh bayar ini itu yg ga jelas ga ada kwitansinya dan nilainya ga sedikit total yg harus saya keluarakan hampir sama dgn kalo saya pake jasa notaris. jadi sebenarnya biaya pecah sertipikat tanah 300meter harga 60juta itu berapa?? mohon pencerahan

  30. November 16th, 2013 | 11:52

    #yth nurani, saya kurang paham yang dimaksudkan, setahu saya pembayaran di bpn itu berkwitansi dan jikalau ada yang lain pasti jelas untuk pembayaran apa begitu.

  31. December 19th, 2013 | 04:39

    #pak muchlis yth
    terkait dengan perttanyaannya mengenai jual beli tanah sebagian yang bertingkat, saya bilang bertingkat karena bapak/ibu beli tanah pada orang yang secara lisan tanah miliknya, namun bapak tidak usah kwatir walaupun demikian tentu semua itu bisa diurus selama obyek dan subyek jelas.
    bapak/ibu yang terhormat selanjutnya bpk/ibu bisa didaftarkan dengan permohonan pemecahan tanah atas nama diri sendiri menjadi 2 bidang dan selanjutnya bapak/ibu baru di balik nama atas nama anda lebih jelasnya bapak ibu bisa lihat di link ini http://jasamengurustanah.com/pemecahan_tanah_sudah_sertipikat_produk13.html
    semoga bermanfaat amiin

  32. Muchlis
    December 19th, 2013 | 08:57

    Ass. Pak, saya berencana membeli sebidang tanah dari pihak A. bukti kepemilikan yang ada pada pihak A hanya Akta Jual Beli dari pemilik sebelumnya, katakan Pihak B. sedangkan Tanah tersebut sudah bersertifikat induk atas nama B, dengan luas lebih besar (A hanya membeli sebagian). Proses yang perlu dilakukan seperti apa bu, dan perkiraan biayanya berapa? terima kasih sebelumnya.

  33. December 19th, 2013 | 05:45

    Pak saya mau tanya kt seorg notaris kl kita beli bphtb nya dihitung pertama dg harga njop stlh dikurangi faktor pengurang dikalikan 5 % stlh validasi ditambah selisih harga antara njop dan harga pasaran tnh setempat

  34. December 19th, 2013 | 11:03

    #Setyowati Setyo
    yang mau di tanyakan yang mana bu?

  35. December 19th, 2013 | 11:06

    di pecah dahulu atas nama pemilik lama, baru selanjutnya di balik nama bu?

  36. December 19th, 2013 | 11:53

    #Yth setyowati setyo

    Yth, Pengunjung Pengurusantanah.net, sebelumnya saya minta maaf jikalau tanggapan saya kurang pas, kalau menurut aturan yang berlaku adalah transaksi jual beli berapa di kalikan 5% untuk penjual dan selanjutnya bagi pembeli jikalau status pekerjaanya PNS maka tidak ada nilai pengurangan NOPTKP

  37. December 19th, 2013 | 23:31

    Saya mau tanya yg mana yg jadi dasar pengenaan bphtb. Njop atau harga pasaran tanah dilokasi tsb ( sy beli hrg dibawah njop krn org butuh u0ang)

  38. December 20th, 2013 | 00:02

    Setyowati Setyo kalau di jogja khususnya sleman degan harga pasaran atau sering kita sebut znt (zona nilai tanah)

  39. fayra
    January 2nd, 2014 | 15:04

    Pak saya mau tanya.. orang tua saya punya tanah kurleb 220 meter. rencananya mau dibuat 3 rumah untuk dijual kembali namun dibangun satu persatu. apa yang harus diurus terlebih dahulu?
    terima kasih

  40. January 7th, 2014 | 03:33

    Ada koreksi sedikit masalah biaya, PP 46/2002 sudah diganti dengan PP 13/2010, terima kasih

  41. January 7th, 2014 | 06:43

    beda pengertian antara sertifikat dengan sertipikat.

  42. January 18th, 2014 | 06:50

    Di mohonkan pemecahan 3 sertipikat pak

  43. January 20th, 2014 | 02:04

    Pagi Pak, saya mau tanya. Apabila dalam suatu komplek perumahan ada tanah sisa. Kata developernya, yang bisa beli hanya pemilik yang berada dikanan atau kiri tanah itu. Pas pemilik kanan adalah keluarga dekat, tapi kata developernya, sertifikat beli atas nama keluarga dekat itu. Apakah bisa balik nama setelah pembelian tanah tersebut? Tolong dibantu.

  44. January 28th, 2014 | 08:07

    Apakah sudah di pastikan tanah sisa tersebut sudah bersertipikat, atau jangan-jangan itu termasuk fasum terkait dengan syarat tanah kaplingan yang ber KDP 40 utk fasum dan sisanya yang bisa di dirikan bangunan atu kaplingan itu sendiri, namun jika memang sudah sertipikat anda tinggal di buatkan AJB melalui ppat setempat atau camat sebagai ppat sementara, semoga bisa di pahami,

  45. February 4th, 2014 | 09:12

    Selamat sore pak saya maj bertanya masalah pbb rumah saya
    saya ambil kpr dan acc pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 saya mendapatkan tagihan pbb dari rt setempat sesuai dengan alamat saya untuk tahun 2013 dan pada saat saya mau membayar pbb saya xikejutkan dngan tagihan pbb yang harus dibayar sejak tahun 2005 – 2013 jelas saya terkejut pak swya akad krexit saja pada tahun 2012 kok diminta bayar pajak jauh dari saya masih smu.
    Setelah itu saya hubungi pihak perumahan dan dibenarkan bahwa itu masih menjadi tanggung jwb mereka dan berjanji mengajukN keatasan.
    Tapi sudah 5bulan sejak saya menyerahkan fc tagihan pbb tersebut jawaban mereka seakan akan terus mengulur dan terkesan mau lepas tanggung jawab.
    Menurut bapak sebaiknya saya bagaimana.
    Adakah pasal/undang2 yg dapat saya pergunakan untuk menuntut pertanggungjawaban peruman agar masalah ini segera selesai.
    Terimakasih banyak pak.

  46. February 19th, 2014 | 01:18

    Mau nanya, saya urus pemecahan sertipikat stlh diukur pihak BPN, tahap berikutnya apa pa?

  47. March 6th, 2014 | 04:04

    #Noval Azmi Fahreza
    Ditunggu aja dulu dg melihat sop nya, karena hasil pengukuran selanjutnya di olah mejadi peta pendaftran sebagai dasar penerbitan surat ukur yang di lampirkan di dalam sertipikat tanah anda

  48. Akang
    May 15th, 2014 | 14:31

    Mohon bantuan
    Saya membeli sebidang tanah dan bangunan di sebuah kavling dengan jumlah bangunan 23 unit rumah berbagai ukuran,sesuai perjanjian saya akan mendapatkan SHM,dan sudah diprose pemisahan dari sertipikat induk,dikarenakan saya orang awam saya harap jawaban yang jelas dan cukup singkat
    1.untuk ukuran kavling seluas (+ -) 90m X 17m dengan 23 unit rumah apakah diperlukan site plan ?
    2.untuk proses pemecahan sertipikat induk menjadi split apa saja yang diperlukan?berapa lama?
    3.saya sudah mendapat FC resi (tanda terima dokumen) dari BPN setempat yang tertanggal 25 feb 2014. (Proses pengukuran dilakukan bulan Nov 2013) informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa “dokumen kami masih belum ada surat ukur nya”..apa kira2 maksud nya itu.
    4.FC resi ataupun asli nya tidak terdapat no PIN yang ada dibawah barcode yang biasa digunakan untuk mengecek secara online,apakah resi ini asli?
    Sebagai informasi tambahan proses pemecahan sertipikat induk ini diserahkan kepada pegawai BPN ( tidak resmi ) bahkan pembayaran pun dilakukan diluar kantor pada bulan Desember 2013
    Atas ketidaktahuan saya,saya sangat mengharapkan penjelasannya
    Terima kasih sebesar-besarnya atas segala tanggapan nya

  49. Harry
    May 25th, 2014 | 16:31

    Selamat Sore Bapak/Ibu Admin,
    Saya sedang proses akad jual beli rumah baru 36/90 dengan harga 290juta di kabupaten tangerang, untuk BPHTB sebesar 11,5juta (5% X (290juta NPOP- 60juta NPOPTKP)).
    Adapun biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Biaya akta jual beli di notaris, Biaya pemecahan sertifikat dan Biaya pendaftaran perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan rumah di kantor notaris.
    Mohon konfirmasinya apakah perhitungan BPHTB sudah benar dan estimasi/cara penghitungan biaya tambahan diatas.
    Tambahan lagi, berapa biaya untuk pengurusan HGB menjadi SHM.
    Thanks….

  50. July 2nd, 2014 | 10:03

    Heran ya di Kantor BPn Kubu raya mengurus pemecahan sertifikat lama kali seja 4 April diukur sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diproses , minta nya 1 satu pemecahan Rp. 1.100.000 , sudah di Dp 50 % tapi aneh kalau ditanya , alasan pegawainya sakit, kelapangan , menunggu penggu pengganti pejabat yang dimutasi masuk kantor , kalau alasan tersu menerus begitu berapa tahun hasil kerja personil BPn tersebut bisa selesai ya, aneh lebih dari 10 tahun reformasi , pihak BPn belum juga tersentuh hatinya memberikan pelayanan yang maksimal .
    kepala BPN pusat menggunkan Managen apa ya dalam mewmpermuda pelayan kepada masyarakat ya dan menggunakan metode apa dalam rangka pembinaan SDM di lembaganya , apakah dengan kalau personil ada masalah lalu dimutasikan agar masalah tersebt senyap begitu saja., Kasian BPN belum juga bangun.

  51. September 3rd, 2014 | 06:39

    BPN Kab Kubu Raya kalbar sangat banyak yterjadi persengketaan Tanah membuat Masyarakat menjadi resah.Kpd Bp KA. BPN RI untuk memperhatikan Karyawan di Daerah Tersebut yang selalu membuat masyarakat Resah dan memberi peluang bagi Mafia Tanah yg memiliki Modal besar

  52. September 4th, 2014 | 19:06

    Waaahhh….asyeekk nambah perdlm ilmu lg..

  53. September 6th, 2014 | 23:10

    Setyowati Setyo bagus tuh triknya

Leave a reply for : Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

 
eXTReMe Tracker
%d bloggers like this: