pengurusan warisan tanah akibat perkawinan campuran

Malam-malam suntuk saya mencoba refresing dengan brosing dengan memanfaat kan simbah google, menurut saya ini adalah lumayan menarik buat saya semoga juga pengunjung pengurusantanah.net apa itu

akibat hukum perkawinan campuran terhadap pengurusan warisan berupa tanah Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia

perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatakan bahwa sebelum anak berumur 18 tahun, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Dengan memiliki kewarganegaraan ganda, maka akan mempunyai status yang berbeda dalam kepemilikan tanah. Untuk Warga Negara Indonesia, mereka dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa untuk Bangunan. Berbeda dengan Warga Negara Asing yang hanya dapat menggunakan tanah dengan status tanah Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan. Timbul masalah apabila orang tua dengan status Warga Negara Indonesia meninggal dunia dan mereka meninggalkan warisan berupa tanah dengan status Hak Milik. Anak dengan status Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Dalam membuat akta Pernyataan mengenai warisan dan Akta Jual Bell jika tanah tersebut ingin dijual, pada praktek di lapangan, para Notaris/PPAT menerapkan batas usia dewasa anak dalam hal kewarisan yang berkaitan dengan anak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Dalam penulisan tesis ini menggunakan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi kasus. Dalam penulisan tesis ini, Penulis dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas adalah anak dengan kewarganegaraan ganda yang mendapatkan warisan tanah dengan status Hak Milik harus melakukan penurunan status tanahnya dari yang semula berstatus Hak Milik menjadi Hak Pakai atau melakukan pengalihan pada tanah Hak Milik tersebut kepada yang berhak dalam jangka waktu satu tahun. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanah dengan status Hak Milik tersebut jatuh kepada negara. Penerapan batas usia dewasa anak dilihat dari objek warisan yang didapatkan anak tersebut. Dalam hal pengalihan warisan berupa tanah, maka batas usia dewasanya adalah 21 tahun atau sudah menikah. Dalam hal warisannya bukan berupa tanah, maka batas usia dewasanya adalah 18 tahun atau sudah menikah. Penulis menyarankan agar adanya penyesuaian mengenai status kewarganegaraan dalam hal memiliki tanah Hak Milik dan dibuat satu penerapan dalam hal penentuan batas usia dewasa anak.

source : eprints.ui.ac.id

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

contoh kasus perkawinan campuran (153), contoh perkawinan campuran (122), kasus perkawinan campuran (62), makalah perkawinan campuran (42), contoh kasus perkawinan campuran di indonesia (34), contoh pernikahan campuran (20), artikel perkawinan campuran (18), contoh artikel perkawinan campuran (17), akibat hukum perkawinan campuran (12), contoh kasus pernikahan campuran (11)

2 Responses for pengurusan warisan tanah akibat perkawinan campuran

  1. August 26th, 2013 | 14:12

    setuju paku memang untuk kewarganegaraan memang agak sulit dan ribet karena, warga asing tidak bisa memiliki hak milik atas tanah.

  2. novaya
    September 7th, 2013 | 15:00

    saya butuh bantuan untuk masalah antara seorang WNA dan ibu tirinya yang kemungkinan WNI,apa anda bersedia email saya dan kita bicara via email?Thanks

Leave a reply for : pengurusan warisan tanah akibat perkawinan campuran

 
eXTReMe Tracker