Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah Wujudkan ruang aman nyaman produktif dan berkelanjutan

Konsolidasi Tanah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

ujar Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Ruchyat Deni Djakapermana, dalam acara Seminar Nasional Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan yang Mendukung Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang Parsitipatif, di Bandung Minggu lalu.

konsolidasi tanah Konsolidasi TanahPada konsep teorinya, Konsolidasi lahan merupakan suatu upaya penataan kembali penguasaan, pengadaan, kepemilikan lahan oleh masyarakat pemilik lahan melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan yang siap bangun dan menyiapkan kapling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

KONSOLIDASI TANAH ADALAH SUATU KEBIJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN DARIPADA HAK TANAH DAN KEGUNAANNYA, BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM DENGAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SECARA AKTIF. SASARAN DARIPADA KONSOLIDASI TANAH ADALAH UNTUK MENCAPAI SUATU PENGGUNAAN TANAH SECARA OPTIMAL MELALUI PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIFITAS PENGGUNAAN TANAH. OLEH KARENA ITU KONSOLIDASI TAHAH ADALAH SALAH SATU JALAN KELUAR BAGI PENYEDIAAN TANAH DI DAERAH PERKOTAAN. “

Konsolidasi tanah akan melibatkan lahan masyarakat misalnya dalam penentuan harga. masalah akan berkurang jika masyarakat dilibatkan dalam konsolidasi tanah sejak awal. namun yang terjadi saat ini seringkali masyarakat tidak dilibatkan dalam konsolidasi tanah, tambah Rektor Universitas Padjajaran Prof. DR. Ganjar Kurnia

Penetapan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), sebagai pengganti UU 24/1992, menjadi momentum penting dalam pembaharuan hukum di bidang penataan ruang, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan wilayah di Indonesia. Namun, dalam penyelenggaraannya, timbul beberapa isu strategis yang dihadapi, termasuk keterbatasan lahan untuk lokasi pembangunan infrastruktur yang berimplikasi terhadap perlunya pengadaan tanah. Untuk mengatasi berbagai isu strategis tersebut, diperlukan arah kebijakan penataan ruang yang jelas sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

UUPR bukan merupakan undang-undang sektoral, namun lebih berfungsi sebagai “umbrella act” (payung hukum) untuk undang-undang sektoral. Demikian pula, mengingat pertanahan merupakan bidang sektoral yang dalam operasionalisasi menggunakan ruang maka sektor pertanahan mengacu pula pada UUPR.

UUPR telah mengatur secara eksplisit hak atas tanah, administrasi pertanahan, dan penatagunaan tanah. Konsolidasi tanah sebagai salah satu bentuk penatagunaan tanah, tidak dapat terlepas dari kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga pelaksanaannya harus mengacu pada rencana tata ruang. Kejelasan pengaturan ini tentunya menjadi sebuah modal besar dalam implementasi kebijakan pengembangan wilayah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan pengadaan tanah. Jika pengadaan tanah yang konvensional sering menimbulkan konflik sosial, diharapkan konsolidasi tanah dapat menjadi alternatif solusi untuk mewujudkan pengadaan tanah yang murah untuk Pemerintah tanpa mengabaikan keadilan bagi masyarakat.

Kasubdit Perkotaan Badan Pertahanan Nasional (Bappenas) menambahkan Rencana Tata Ruang (RTR) diharapkan menjadi pemersatu dalam konflik lintas sektor. tujuan penatagunaan tanah yaitu kesesuaian antara penguasaan tanah. Masih adanya penyimpangan penggunaan lahan terhadap RTRW yang dicerminkan dari tingkat kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRWP telah mencapai 68,31 % dari luas wilayah Indonesia atau 130,66 juta hektar. Permasalahan tersebut dapat berupa benturan antar sektor, juknis operasionalisasi PP 16/2004 yang belum ada, akses terhadap informasi dan data yang masih kurang serta banyak RTRW yang belum jelas. yg belum disahkan.

Acara ini dibuka oleh Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) , dilanjutkan dengan keynote speech oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN tentang Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Indonesia, Sesditjen Penataan Ruang menyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang Terpadu dan Partisipatif Terkait Aspek Pertanahan, Kasubdit Pertanahan Bappenas yang menyampaikan Aspek Pertanahan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Dekan Fakultas Hukum Unpad yang menyampaikan Konsolidasi Tanah Sebagai Instrumen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang Terpadu Dan Partisipasif. (ar/hrd)

Sumber : 250411_admintaru, www.penataanruang.net

Referensi:

MR. HISAO YURI, URBAN DEVELOPMENT CONTROL AND PUBLIC PARTICIPATION IN SENDAI JEPANG, 1998
DRS. HERMANSYAH, M.Sc, URBAN INFRASTRUKTUR PROVISION AND THE PROBLEM IN URBAN AREA, 1998
I’id Ilham Hamid, Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota (PWK), FT Undip, 1998

Sumber : http://ilmutatakota.wordpress.com/

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

contoh konsolidasi (277), contoh konsolidasi perusahaan (77), contoh perusahaan konsolidasi (73), konsolidasi tanah (73), aspek tata guna tanah (48), tujuan konsolidasi (43), tujuan konsolidasi tanah (39), contoh konsolidasi sosial (32), arti kata konsolidasi (29), pengertian konsolidasi sosial (27)

No comments for Konsolidasi Tanah. Be the first!

Leave a reply for : Konsolidasi Tanah

 
eXTReMe Tracker
%d bloggers like this: