PengurusanTanah.NET

Informasi Prosedur Pengurusan Sertipikat Tanah

Dasar Hukum

artikel tengang dasar hukum yang terkait dengan pengurusan tanah

Risalah pertimbangan tapak kavling

jual tanah jogja

Risalah tertimbangan tapak kavling atau biasa kita kenal adalah pemecahan bidang tanah menjadi berapapun diperlukanya risalah pemecahan bidang tanah, Dikesempatan kali ini kami akan tuliskan beberapa dasar hukum atau aturan mengenai diberlakukanya risalah pertimbangan tapak kavling Dasar pelaksanaan risalah pertimbangan tapak kavling adalah peraturan kepala bpn RI no. 1 tahun 2010 tanggal 25 januari 2010 […]

Pengenaan Tarif Atas PNBP dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan BPN RI Tahun 2013

Bersama ini disampaikan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/SE-100/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 dan Surat Edaran Nomor 334/2.1/100/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pertanahan NAsional Republik […]

Bagaimana Membagi Waris Menurut KUH Perdata?

Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata). Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil […]

Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

peta-jambu2

Pada prakteknya proses pemecahan sertifikat tanah kemungkinan terdapat berbedaan akan penerapan dan pelaksana dilapangan. Memo ini dibuat terbatas melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa artikel serta beberapa buku pertanahan tanpa melalui konfirmasi kepada pejabat pertanahan terkait. Peraturan Terkait: 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 […]

Tugas dan Fungsi BPN ( Badan Pertanahan Nasional )

tugas Fungsi BPN

Berdasarkan PP Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 dijelaskan secara gamblang Tugas dan Fungsi Bdan Pertanahan Nasional, Silahkan simak di bawah ini tersebut adalah cuplikan dari PP No.10 Th 2006. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang      : a.    […]

Undang Undang Pokok Agraria (uupa)

undang-undang poko agraria

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang :  a.   bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomian-nya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan […]

PengurusanTanah.NET © 2016 Frontier Theme