Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pengertian

  1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah danperhitungan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
  2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
  3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi:

  1. Pemindahan hak karena
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha;
    13. hadiah.
    14. Pemberian hak baru karena:
      1. kelanjutan pelepasan hak;
      2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

  1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  4. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
  6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

 

Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak sebagaimana tersebut diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tarif Pajak
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal;

  1. Jual beli adalah harga transaksi;
  2. Tukar-menukar adalah nilai pasar;
  3. Hibah adalah nilai pasar;
  4. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
  5. Waris adalah nilai pasar;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  12. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
  13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
  14. Hadiah adalah nilai pasar;
  15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan , dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

Pengenaan BPHTB

  1. Pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.
  2. Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
  • 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
  • 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak;

  1. Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dalam hal perolehan hak Rumah Sederhanan Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana;
  2. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha Mikro dan kecil;
  3. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah termasuk istri/suami;
  4. Paling banyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam hal selain a, b dan c.

Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang.

Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:

  1. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  2. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  4. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
  5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  7. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
  8. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  9. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
  10. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  11. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  12. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  13. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Tempat Pajak Terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan.

Cara Pembayaran Pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

Cara Penghitungan BPHTB

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis adalah;

 

BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP)

Contoh;

Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan “S” membeli tanah yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp.50.000.000,00. NJOP PBB tahun 2006 Rp. 40.000.000,00. Mengingat NJOP lebih kecil dari harga transaksi, maka NPOP-nya sebesar Rp. 50.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp. 50 juta – Rp. 60 juta)

= 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

 

Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya “D” membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp. 90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 100.000.000,00. Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.000.-. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp. 100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama dengan Rp. 40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 5 % x (Rp. 100 – Rp. 60) juta

= 5 % x ( Rp. 40) juta

= Rp. 2 juta .

Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan“S” mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 400 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x ( Rp. 100) juta

= Rp. 2,5 juta.

Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orang pribadi “K” mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 250 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

Pembayaran BPHTB

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self assessment”. Artinya Wajib Pajak Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Bea (SSB).

Penetapan

  1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.
  2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKBKB. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penagihan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila :

  1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. Dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. Dan jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Keberatan

  1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
    1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
    2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
    3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
    4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.
  2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
  5. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
  6. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
  7. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
  8. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
  9. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
  11. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Banding

1)      Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai kebertannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2)      (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

3)      (3)Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

4)      (4)Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Pengurangan
Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena:

  1. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, contoh;

a)      Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

b)      Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

 

  1. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh;

a)      Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

b)      Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

c)      Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

  1. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, contohnya; Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, c.q. Kantor Pelayanan Pratama atau Kantor Pelayanan PBB setempat.

Ketentuan Bagi Pejabat

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  4. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten/ Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”
  5. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah kepada Direktorat Jenderal Pajak selambatlambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sanksi Bagi Pejabat

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ,dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e.Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber artikel : perpajakan.net
Sumber gambar :

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

contoh surat kuasa pengurusan imb (157), contoh surat jual beli tanah warisan (152), sistem pendaftaran tanah di indonesia (114), surat jual beli tanah warisan (98), bphtb (95), konversi adalah (82), contoh surat jual beli rumah warisan (77), contoh surat kuasa pengurusan tanah (73), syarat pembuatan pbb baru (73), contoh surat hibah tanah warisan (60)
Tags: , ,
Posted in Perpajakan by Jasa Mengurus Tanah Com

18 Responses for Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

  1. November 4th, 2012 | 03:28

    Selamat pagi pak!
    Saya mw bertanya soal cara dan biaya pengurusan pemisahan surat tanah warisan.
    Nenek saya telah mewaris kan tanah sebesar 14m x 28m untk 2 orang anak nya hanya secara adat.
    Tetapi surat tanah yg ada skrng hanya untk uk 11m x 28m saja dan msh atas nama nenek saya.
    apa saja yg harus di urus untk pemisahan surat tanah itu menjadi atas nama 2 orng?
    Sbelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih..

  2. November 8th, 2012 | 06:46

    Adapun Syarat-syarat pembagian waris yang tanahnya belum sertipikat adalah :

    Surat Permohonan bermaterai Rp.6000,-
    Bukti Kepemilikan Tanah Misalnya Letter C Model D Model E
    Rencana Pembagian Waris yang sudah di sepakati bersama
    Sket gambar pembagian waris Sket kasar saja
    Foto Copy Surat Kematian Pewaris (orang yang meninggal)
    Foto Copy KTP semua ahli waris yang masih berlaku
    Foto Copy KTP 2 orang saksi ( ktp pak dukuh + pak RT ( atau orang lain yang lebih tua )
    Foto Copy PBB+STTS) tahun terahir

    anda bisa mengklik link di bawah ini http://adf.ly/U33TC

  3. July 28th, 2013 | 14:09

    slamt mlm pak,,
    saya mau tanya, apakah hibah itu bisa di berikan pd orang lain tampa ada ikatan keluarga?
    apa kelemahan bila kita mendapat akte tanah dari hasil hibah?
    sebelum nya trimakasih?

  4. July 29th, 2013 | 06:56

    Setahu saya untuk proses hibah yang berhak menerima adalah ahli waris dari pada penghibah yaitu anak atau bisa disebut garis vertikal jika tidak ada bisa dengan garis horisontal

  5. rizal
    August 14th, 2013 | 01:15

    Pak,
    kalau mau urus BPHTB waris kemana ya, harga objek pajaknya sekitar 200 juta, jd ga kena BPHTB ( Nihil ) kita bisa dapatkan SSB nya dari mana ya pak ? bis bantu,

  6. August 15th, 2013 | 22:00

    @rizal selamat pagi, anda betul BPHTB Waris anda adalah nihil, Surat keterangan waris adalah surat yang isinya mengenai seorang pewaris berikut ahli waris yang diketahui oleh pejabat yang berweang dalam hal ini adalah Pemerintah DESA dan Diketahui Pemerintah Kecamatan sehingga dengan itu yang berhak mengeluarkan atau membuat BPHTB adalah Pemerintah Kecamatan atau pejabat yang berwenang lainya.

  7. August 21st, 2013 | 04:09

    saya mau tanya utk pembuatan pbb jakarta selatan, kira-kira brapa lama apa persyaratnya dan brapa biaya.

  8. August 22nd, 2013 | 01:10

    Syarat yang harus di penuhi adalah Permohonan yang sudah disediakan oleh Kantor pAJAK Surat kepemilikan tanah/sertipikattanah, Fc.Ktp Sket Lokasi, mengenai waktu dan biaya Ahmad Luthfi bisa langsung ditanyakan kantor Nya saja

  9. October 1st, 2013 | 05:28

    slmt siang pak, saya mau tanya, saya diberi kuasa bapa saya yang usianya 87th.karena saya yang tinggal selama ini dng beliau,untuk menjual tanah dan rumahnya. beliau punya 7orang anak,notaris menyarankan saya membuat surat persetujuan dan tanda tangan dari anak2nya.tapi masalahnya dari ke 7 bersaudara ini 2orang tidak setuju dan tidak mau tanda tangan. yang saya mau tanyakan, bisakah bapa saya ini tetap menjual rumah dan tanahnya tanpa saksi 2 orang anak ini.dan nantinya dapatkah2orang ini menuntut hasil penjualan rumah, terima kasih pak mohon sarannya

  10. October 1st, 2013 | 22:13

    Syarat jual tanah adalah orangnya cakap dalam perbuatan hukum tersebut, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan daripihak manapun, yang perlu diingat adalaha diperlukanya ttd persetujuan isteri terkait dg kuasa memang harus dihadapan pejabat yang berwenang

  11. November 21st, 2013 | 07:07

    Mengapa setelah pecah surat tapi PBBnya tetap jadi satu seperti PBB yang lama tidak berubah? mohon penjelasan. Terima kasih.

  12. November 22nd, 2013 | 01:18

    yth syafei
    secaravpastinya saya juga tidak tahu pak, bagaimana itu bisa terjadi, setahu saya pbb bukan sebagai bukti hak pemilikan tanah dan kalau hanya pemecahan kepemilikan tanah masih atas nama pemilik lama sebelum ada jual beli tanah, itupun kita harus aktif mengurus sendiri dikantor pajak walaupun sewaktu proses jual beli tanah sudah ada kwalidasi pajak jual beli artinya menurut hemat kami juga pemohon sudah laporan walaupun pelaksanaanya dilakukan oleh pihak notaris ppat, semoga kedepan akan lebih baik dan lebih efesion

  13. November 27th, 2013 | 06:27

    Selamat siang, sy mau tanya untuk mengurus surat BPHTB apakah hanya FC SK peneteapan hak tanah + FC PBB + FC KTP saja…. sy mengurus sendiri rumah ibu sy ternyata HGB nya mati dari tahun 2000 dan sy sdh urus semua di september 2012 di BPN…setelah kemarin baru baru turun SK nya….trmksh atas infonya

  14. December 1st, 2013 | 15:11

    Yth Rum Ferial Ahr
    Pengurusan Surat BPHTB dikarenakan adanya perbuatan hukum dan atau peristiwa hukum yang tersebut diatas, namun disini bphtb dibuat dalam formulir yang sudah dibakukan seperti gambar diatas dimana harus ditandatangani oleh wajib pajak/penyetor dan mengetahui PPAT/Notaris/Pejabat Lelang/Kepala Kantor pErtanahan dan selanjutnya, adapun syaratnya adalah Sesuai yang disebut Bapak sendiri diatas

  15. ari
    December 19th, 2013 | 17:45

    alam kenal untuk bapak/ibu dr team website ini…saya ingin sedikit berkonsultasi mengenai pajak yg dikenakan jika ortu saya ingin balik nama atas sebidang tanah waris dr kakek yang sudah almarhum… Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai perhitungan pajak yang harus dibayarkan dalam proses balik nama atas tanah ini….NJOP yg ditetapkan yaitu 50jt/100m2…luas tanah total 5000m2…NPOPTKP 300jt….jika dilihat dr beberapa kasus diatas ada rumus yang tidak dikalikan dengan 50% dan ada yang dikalikan 50%…kl kondisi tanah dari kakek saya td, rumus yang mana dipakai…sehingga didapat nilai BPHTB nya…mohon pencerahannya…terima kasih…maaf kalau bisa jawaban dr bapak/ibu dikirim ke email saya (arikurniadhi@gmail.com)

  16. December 20th, 2013 | 00:05

    @ari
    silahkan ibu kunjungi di link ini untuk jawabnya http://www.pengurusantanah.net/cara-perhitungan-bphtb-warisan-tanah.html

  17. December 21st, 2013 | 11:20

    Thx mas berarti bphtp dihitung dari njop mksh

  18. September 2nd, 2014 | 05:01

    saya membeli sibidang tanah warisan dengan luas 464 m didaerah tang sel dari luas total 1372m..
    berapa bphtb waris yang harus dibayar dengan njop 614000,
    mohon bantuanya..

Leave a reply for : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

 
eXTReMe Tracker
%d bloggers like this: