AJB (akte jual beli)

Dari pada gak bisa tidur saya mencoba menulis berdasarkan pengalaman ane selama melayani masyarakat yang menggunakan tenaga kami mungkin bermanfaat .. bila ada yang berpengalaman/ pernah melakukan transaksi jual-beli tanah bisa menambah/koreksi. Jual beli tanah merupakan hal yang sering terjadi dalamĀ  kehidupan sehari-hari di masyarakat kita.

Apabila antara penjual dan pembeli sudah bersepakat untuk melakukan jual
beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertifikat maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah :

Akta Jual Beli (AJB)
Si penjual dan si pembeli harus datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli tanah. PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli dimaksud. Untuk PPAT bisa melalui Camat (PPAT Sementara) dan Notaris PPAT.

Persyaratan AJB,
yang diperlukan untuk membuat Akta Jual Beli Tanah di Kantor Pembuat Akta Tanah adalah :
Penjual membawa :

  1. Asli Sertifikat hak atas tanah yang akan dijual,
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku,
  3. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terahir,
  4. Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga,
  5. Kartu Keluarga.

Sedangkan calon pembeli membawa :

  1. Kartu Tanda Penduduk.
  2. Kartu Keluarga.
  3. Proses pembuatan akta jual beli di Kantot PPAT.

Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

  • Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan.
  • Pejual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual tanah di atas enam puluh juta rupiah di Bank atau Kantor Pos.
  • Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
  • Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
  • PPAT menolak pembuatan Akta jual Beli apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa.

Pembuatan Akta Jual Beli

  • Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis.
  • Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
  • Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.
  • Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akte Tanah.
  • Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
  • Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

Bagaimana langkah selanjutnya setelah selesai pembuatan
Akta Jual Beli ?

  • Setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan untuk keperluan balik nama sertifikat.
  • Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut.

Berkas yang diserahkan itu apa saja ?

  • Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli.
  • Akta jual beli PPAT.
  • Sertifikat hak atas tanah.
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual.
  • Bukti pelunasan pembayaraan Pajak Penghasilan (PPh).
  • Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagaimana prosesnya di Kantor Pertanahan ?

  • Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada Pembeli.
  • Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.
  • Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan bibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
  • Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli sudah dapatmengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli di kantor pertanahan.

source : tamsasolusi

Apakah kata di bawah ini yang anda cari:

SYARAT MEMBUAT PBB (79), syarat pembuatan pbb (68), akte jual beli tanah (61), surat pernyataan tidak sengketa (43), akte jual beli (42), Akta jual beli tanah (38), syarat buat pbb (37), persyaratan pembuatan PBB (27), surat pernyataan tanah tidak sengketa (23), akte tanah (23)

Leave a Reply

  1. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih telah berpartisipasi di blog pengurusantanah.net
    Berdasarkan cerita yang anda paparkan di atas sedikit saya menangkap bahwa atas dasar saling percaya pembelian atas sebidang tanah di atas namakan kakak Ipar walaupun sesungguhnya dalam prakteknya pembelian di lakukan dua orang. naah kadang memang cerita seperti inilah yang kerap sekali terjadi di dalam masyarakat yang pada ahirnya menjadi sumber masalah.
    namun ini tidak akan terjadi masalah mana kala kedua beleh pihak saling menyadari dan bisa berkomunikasi dengan baik, saran saya cerita sperti ini seyogyanya jangan sampai terjadi karena apa pikiran orang setiap detik selalu berubah mudah-mudahan kakak ipar tidak termasuk disini heheheh…apalagi ente tahu sendiri secara hukum sertifikat tanah mutlak milik kakak ipar, anda perlu tahu azas Hak Milik atas bidang tanah bahwa adalah kepemilikan tanah tersebut bersifat turun temurun artinya walaupun si pemilik sudah meninggal tanah tersebut menjadi milik ahli waris, anda bisa membayangkan sendiri jika lau si anak kakak ipar tidak tahu menahu bahwa kepemilikan tersebut di beli secara bersama-sama, bisa jadi anak kakak ipar menyangkalnya bukaaan …?

    bukan maksud menakut-nakuti ente lo…
    tapi ente jangan kwatir semua masalah pasti ada penyelesainya bukaan…
    mengenai kakak ipar mau jual tanah sebagian yang sesungguhnya menjadi haknya itu itu langkahnya adalah sebagai berikut :
    yang pertama sertifikat tanah tersebut bisa di ajukan ke kantor pertanahan setempat dengan permohonan pemecahan sebagian untuk di jual beli tentunya pemecahan tersebut dengan kesepakatan MOU anda waktu pertama kali yaitu 50-50 terus
    yang kedua adalah setelah pemecahan terlaksana tentunya sertifikat tersebut menjadi dua sertifikat dengan keluasan yang telah anda tentukan adalah melakasanakan balik nama masing-masing, untuk masalah balik nama anda bisa menggunakan jasa PPAT (sementara yaitu kecamatan) atau Notaris PPAT di wilayah ente, atau jika tanah ente di jogja ane bisa bantu untuk mengurus balik namanya di jasamengurustanah.com hehehe promosi ente bisa baca kembali prosesnya mengenai jual beli tanah di atas.
    semoga bermanfaat,
    salam kenal

    • Ohya ada yang kelupaan pemecahan yang di lakukan menjadi dua sertifikat tersebut keduanya masih atas nama kakak ipar semua, nah waktu itulah selanjutnya dilakukan proses balik nama masing-masing, selain jasa mengurus tanah ane juga ahli dalam pengukuran nya lo heheh promosi lagii…

  2. Saya punya pengalaman yang sangat menarik, yang selama ini rupanya menjadi acuan peraturan dikalangan notaris dan legal perbankan , yang ternyata selama ini salah ditafsirkan.
    Ceritanya begini, Saya adalah seorang janda yang ditinggal mati suami kira kira 5 tahun yg lalu. Dalam pernikahan ini (kami nasrani), karena kebetulan saya bekerja, maka penghasilan saya pribadi ,saya invest untuk mencicil rumah KPR.
    Karena merupakan hasil kerja sendiri maka proses kredit, akta jual beli sampai sertifikat semua menggunakan nama saya sendiri, tanpa melibatkan nama suami.
    Dalam pernikahan tsb kami di karuniai seorang anak berusia 5 ,5 tahun.
    Singkat cerita, sekarang saya membutuh kan modal kerja , maka saya mengajukan sertifikat rumah tersebut sebagai agunan..
    Tapi ketika keesokan harinya akan dilakukan akad kredit pencairan, saya kaget ketika marketing bank tsb menyatakan bahwa, sertifikat yg saya ajukan tersebut harus melampirkan surat keterangan ahli waris, dan harus melalui serangkaian proses pengesahan pengadilan dan notaris untuk mensahkannya.

    Saya terbingung bingung sebab sertifikat tsb maupun akta jual belinya mutlak atas nama saya sendiri tanpa mencantumkan nama almarhum suami. Dalam pengertian saya, maka saya berhak untuk melakukan aktifitas hukum jual beli tanpa perlunya balik nama waris dll.
    Akhirnya saya putuskan, membatalkan proses aplikasi kredit modal kerja tsb, dan menarik semua berkas berkas yang ada. Karena setelah di hitung hitung semua modal kredit yg diajukan habis untuk proses surat waris tsb.
    Dengan tehnologi internet saya kemudian borowsing dan mencari aturan aturan hukum mengenai proses jual beli rumah/tanah dan sertifikat yang diagun kan.

    Ternyata ada satu paragraph yakni Point C dari peraturan BPN tsb berbunyi sbb :

    Dalam hal Suami/Istri atau keduaduanya yang namanya tercantum dalam sertifikat sudah meninggal dunia, maka yang melakukan jual beli tsb adalah ahli warisnya.
    Data yang diperlukan adalah surat keterangan waris…dst

    Sepengetahuan saya yg disebut ahli waris adalah anak saya yg masih berusia 5,5 tahun.
    Dan sangat disesalkan apabila paragraph ini dibaca baik baik maka saya sebagai istri yang mana nama saya sendiri tercantum atas sertifikat tsb Tanpa nama suami (Suami/Istri atau kedua duanya) berhak untuk melakukan tindakan hukum jual beli atau agunan sebab saya masih hidup!
    Lucunya para legal dan notaris di bank ini menganggap saya istri yang masih hidup dan namaya mutlak tercantum sebagai pemilik sertifikat tersebut dianggap sebagai ahli waris, dan harus membuat surat keterangan waris.

    Saya hanya mengeluh dalam hati , betapa sulitnya janda janda yang mempunyai kasus yang sama seperti saya.dan ingin menyambung hidup dengan modal kerja yang tidak seberapa, hanya karena kekurang telitian seorang Legal officer di bank terkemuka.
    Atau mungkin , maaf saja, ini akal akalan dari pihak notaris untuk mendapatkan income lebih atas pengurusan surat surat waris yang notabene akan menelan biaya jutaan ?

    Terima kasih untuk para pembaca, salam hormat saya

    • Sebelumnya terimaksih bu atas atensinya, dan saya minta maaf agak lama meresponya karena keterbatasan waktu, sayangnya ibu belum meneyebutkan waktu jual beli itu apakah suami ibu masih hidup apa sudah meninggal, memang betul adanya jika lau pembelian tanah tersebut suami ibu masih hidup itu dianggap harta gono-gini ( harta bersama ) walaupun pembelian tanah dengan memakai uang ibu semunya, namun sebaliknya jika proses jual beli tersebut suami ibu sudah meninggal tentunya ini tidak harta bersama lagi, yang jadi pertanyaan adalah jika jikalau proses jual beli itu di laksanakan semasa suami ibu masih hidup maka harta tersebut adalah harta gono-gini. artinya jika ingin melakukan perbuatan hukum seperti tersebut di atas harus ada persetujuan suami, dan jika sudah meninggal maka diganti oleh semua ahli waris (semua anak ibu) dengan di buktikan dengan surat keterangan warisan yang di buat oleh desa/kelurahan setempat berdasarkan bertempat tinggal terahir suami ibu meninggal

  3. Sebetulnya jual beli rumah tanpa ada ahli waris sah atau tidak secara hukum ?
    jwb :
    maaf baru menjawab karena keterbatasan waktu saya
    menanggapi mengenai pertanyaan anda tentunya jika yang punya tanah atau rumah sudah meninggal dunia tentunya penguasaan dan kepemilikan rumah tanah tersebut menjadi milik ahli waris jika demikian maka jual beli tersebut harus di lakukan oleh ahli waris nya, namun sebaliknya jika masih hidup maka cukup dengan persetujuan suami atau isteri

  4. kel,saya mempunyai masalah,,,ada 2 masalah mengenai tanah,ayah saya membeli tanah di kota lain krn da keperluan bisnis ayah saya meminjam uang pada orang,kebetulan org tersebut tertarik pada tanah ayah saya,ayah saya da masalah dlm kerjaannya dipindahkan ke kota lain ,ayah saya menyimpan surat tanah tsb kepd org itu dgn alasn org itu tdk pcy pd ayah sy,tp setelah hr kemudian org tersebut ingin menguasai tnh tersebut ats nm dia,,sedangkn surat tanah da ditangannya ,upaya pa yg hrz kmi lakukan untuk mempertahankan tnh tsb,,masalah ke 2 di tempat kerja ayah saya yg ru byk mafia yg menjebak ayah saya sehingga ayah saya kena masalah,,khwtir tanah rumah kami di sita pa yg hrz kmi lakukan untk mempertahankan rumah kami,harta yg tersisa

    jawab :
    Selama tidak ada perjanjian hitam di atas putih semisal perjanjian jual beli tanah atau kuasa menjual tanah dari bapak anda ke orang yang di maksud maka tanah tersebut tidak bisa di proses balik nama.
    Upaya yang anda lakukan adalah menemuinya dan membicarakan serta menyelesaikan urusan pinjam-meminjam ayah anda terkait dengan pinakamanya dengan tanpa harus melepaskan tanah milik bapak anda.
    demikian saran saya dan ada kurangnya saya minta maaf serta atas keterlambatan saya dalam menjawab dan salam kenal

  5. Saya seorang ibu rumah tangga mempunyai tanah yg dibeli dari ayah saya, total luas tanah yg saya miliki 180 m2 sedangkan tanah tersebut sebagian seluas 90 m2 milik saudara saya yg dibeli dari ayah. namun tanah tersebut masih berstatus petok D atas nama ayah saya. yg saya tanyakan bagaimana caranya supaya saya ingin megurus sertifikat atas nama saya sendiri dan memecah tanah tersebut? kemudian bagaimana status huku untuk status tanah petok D?

    • maaf bu saya baru bisa menanggapi pertanyaan ibu karena memang blog ini dalam masalah hosting yang sempat bermasalah..
      terkait dengan pertanyaan ibu bahwa bagaimana cara mengurus tanah tanah yang masih petok D dan memecahnya menjadi nama ibu ?
      sayangnya ibu tidak menyebutkan bapak masih hidup apa sudah meninggal..
      kita anggap bapak masih hidup untuk pemrosesnya ibu harus mendaftarkan tanah seluas 180 m2 ke bpn (badan pertanahan nasional) dengan permohonan pertama kali atau bisa di sebut dengan konversi murni.
      mengenai pemecahanya ibu bisa menunggu proses konversi tersebut selesai dan menjadi sertifikat tanah masih atas nama bapaknya ibu dan selanjutnya tanah tersebut di daftar kembali untuk di pecah menjadi dua bagian dengan luasan yang di inginan dengan alasan di jual atau hibah sebagian kepada saudara anda, atau bisa jadi dijual atau hibah kedua-duanya.

      dan menganai status hukum petok D adalah bukti kepemilikan tanah yang di terbitkan oleh pemerintah DIY (daerah istimewa yogjakarta) yang di tuangkan dalam surat otentik dimana di dalamnya juga sudah ada gambar situasinya artinya kejelasan batas letak serta luaspun sudah jelas…dan setelah di berlakukanya UUPA maka tanah hak adat tersebut harus didaftarkan ke kantor agraria untuk di konversi menjadi sertifikat tanah sehingga kedudukan sertifikat tanah bersifat nasional. artinya di indonesia hanya ada bukti hak atas tanah otentik berupa sertifikat tanah yang bersampul garuda pancasila bukan kedaerahan lagi semisal model d