Ukur Ulang Lahan Proyek Jalan

ukur ulang

ukur ulang jalan kembar

Pembebasan lahan untuk Jalan Kembar Wiyung yang mandek sejak sebelas bulan lalu akan segera dilanjutkan. Kemarin (28/3) Pemkot Surabaya melakukan pengukuran ulang sebelum membeli lahan milik warga yang terdampak proyek tersebut.

Warga pemilik lahan sebenarnya resah. Mereka menunggu cukup lama, namun tidak kunjung mendapat kepastian mengenai pembebasan lahan yang akan terdampak proyek jalan itu. ’’Warga berkali-kali tanya ke kecamatan kapan lahan mereka dibebaskan. Kami hanya bisa menjawab pembebasan lahan akan segera dilaksanakan,’’ jelas Camat Wiyung Kusnan selengkapnya

gambar diambil dari jawapos

Ukur Ulang

Berikut berita terkait dengan ukur ulang yang saya cuplik dari beritasatu.com

ukur ulang kebon sawit

Kebon sawit

DPRD Seluma minta BPN Provinsi Bengkulu untuk mengukur ulang seluruh lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan di daerah ini diukur ulang guna menyelesaikan konflik lahan antara pengusaha perkebunan dengan masyarakat setempat.

“Sesuai hasil kunjungan kerja kami ke BPN Pusat, disarankan agar seluruh lahan HGU di Seluma diukur ulang guna menyelesaikan konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat,” kata Wakil Ketua DPRD Seluma, Okti Fitriani kepada SP, di Bengkulu, Rabu (11/3) pagi.

Ia mengatakan, seluruh lahan HGU bermasalah di Seluma, akan ukur ulang secepatnya. Hal ini dilakukan agar konflik lahan antara pengusaha perkebunan dan rakyat yang berlangsung cukup lama dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Demikian pula bagi pengusaha perkebununan yang tidak merealisasikan kometmen awalnya untuk kebun plasma, akan kita tinjau ulang. Sebab, cukup banyak pengusaha perkebunan di Seluma tidak melaksanakan kometmen dengan masyarakat untuk kebun plasma.

“Ini semua akan kita selesaikan dengan memanggil pengusaha perkebunan dengan pihak terkait. sehingga ke depan tidak ada lagi konflik antara pengusaha perkebunan dan rakyat setempat,” ujarnya.

Dengan demikian, jika masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, maka pengusaha tenang dan rakyat sejahtera. “Kami sebagai kepanjangan tangan dari rakyat wajib menyelesaikan konflik lahan ini agar tidak berlarut-larut ke depan,” ujarnya.

Terkait dengan itu, DPRD Seluma pada Kamis (12/3) akan memanggil pimpinan perkebunan yang kebunnya bermasalah dengan rakyat setempat. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa kebijakan perusahaan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Demikian pula izin HGU yang dikeluarkan BPN Seluma kepada salah satu perusahaan perkebunan yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat akan diselesaikan. “Kasihan masyarakat lahanya hilang dicoplok pengusaha. Kita akan cari solusi yang tepat agar kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Provinsi Bengkulu ini juga mengimbau Pemkab Seluma dalam memberikan rekomendasi izin HGU agar melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lapangan jangan asalkan keluarkan saja.

Akibatnya, ketika izin HGU dikeluarkan BPN, maka muncul reaksi hebat dari masyarakat, karena lahan warga masuk dalam areal HGU tersebut. Kasus seperti cukup banyak terjadi di Seluma, salah satunya kasus PT BIL.

Di dalam HGU PT BIL banyak terdapat lahan masyarakat, sehingga masyarakat memprotes agar HGU perusahaan tersebut, ditinjau ulang dan tanah warga yang masuk lahan HGU agar dikembalikan ke pemiliknya.

“Permasalahan seperti ini akan kita selesaikan, sehingga ke depan klier dan tidak ada lagi aksi demo masyarakat karena lahan mereka dicoplok perusahaan perkebunan tanpa diberikan ganti rugi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati Seluma, Budra Jaya mengatakan, pemkab siap melaksanakan saran dari DPRD setempat untuk melakukan pengukuran ulang lahan GHU perusahaan perkebunan di daerah ini.

“Kita siap menyelesaikan masalah sengketa tanah di Seluma, khususnya lahan HGU perkebunan, sehingga masalah tanah ke depan di daerah tidak ada lagi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Asisten I Pemprov Bengkulu, Sumardi. Ia mengatakan, Pemprov Bengkulu akan memanggil Bupati, BPN, dan pimpinan perkebunan yang bermasalah dengan izin HGU di daerah ini.

Khususnya masalah sengketa lahan PT BIL dengan masyarakat setempat. Sebab, ada ratusan hektare lahan milik masyarakat masuk dalam areal HGU PT BIL. Akibatnya, lahan tersebut tidak bisa lagi garap masyarakat.

Padahal, lahan yang masuk ke dalam HGU PT BIL tersebut, sudah turun temurun digarap masyarakat.

“Masalah ini harus segera diselesaikan sehingga masyarakat ada kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya selama ini,” ujarnya.[143/L-8] sumber

Perbedaan Akte Tanah dan Sertifikat Tanah

pemcahan sertifikat tanahsering aku mendengar menisnya kata cinta, eh kliru maksud sering aku mendapatkan pertanyaan dan komentar juga di blog ini bahwa akte tanah dan sertifikat tanah adalah sama. sekilas aku tersenyum rupanya dapat ide untuk membuat postingan di blog pengurusantanah.net ini yang hampir setengah tahun tidak update posting.

yang akan saya bahas disini adalah bukan mengenai Perbedaan akte tanah dan sertifikat tanah melainkan saya melihat dari sudut pandang yang berbeda mungkin lebih pas jika postingan ini di ganti dengan apa yang di maksud dengan akte tanah dan sertifikat tanah. silahkan anda baca di pp 24 tahun 2007 yaitu peraturan pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.

silahkan anda tinggalkan komentar jika ada yang di tanayakan mudah mudahan bisa sumbang sih lewat postingan ini mengenai Perbedaan Akte Tanah dan Sertifikat tanah

Risalah pertimbangan tapak kavling

Risalah tertimbangan tapak kavling atau biasa kita kenal adalah pemecahan bidang tanah menjadi berapapun diperlukanya risalah pemecahan bidang tanah, Dikesempatan kali ini kami akan tuliskan beberapa dasar hukum atau aturan mengenai diberlakukanya risalah pertimbangan tapak kavling

Dasar pelaksanaan risalah pertimbangan tapak kavling adalah peraturan kepala bpn RI no. 1 tahun 2010 tanggal 25 januari 2010

Dasar hukum risalah pertimbangan tapak kavling adalah :
1. Peraturan daerah kab. Sleman nomor 19 tahun 2001
2.
– – – – – – – – – – – –
salam, bahagia
ttd
penyedia informasi pengurusan tanah di http://goo.gl/ZoScKf
jasa pengukuran perizinan pengeringan imb pecah kapling http://goo.gl/hz8xUo

BPN Percepat Pelayanan Sertifikat Tanah

PengurusanTanah.NET, Jakarta – Sebagai bagian peningkatan pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tak mau ketinggalan. Dicap sebagai instansi yang sebelumnya rumit birokrasi dan rawan penyelewengan, Kepala BPN Hendarman Supandji mengatakan kini instansi itu sudah berbeda. Mereka mengusung pelayanan yang diklaim cepat, murah, sederhana, pasti dan anti-KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Dalam konferensi pers di kantor wakil presiden (wapres) Hendarman mengatakan kemudahan yang disiapkan antara lain percepatan pengecekan sertifikat tanah yang sebelumnya minimal tiga hari, saat ini bisa dilakukan dalam satu hari kerja. Kemudian, pelayanan sertifikat jual beli tanah sebelumnya minimal tujuh hari kerja, saat ini hanya lima hari.

“BPN mencanangkan kerja cepat adalah pengecekan sertifikat tanah sekarang satu hari,” kata Hendarman Supandji di kantor wapres, Jakarta, Senin siang (10/2).

Sementara untuk pengurusan roya atau penghapusan hak tanggungan kata di hanya perlu lima hari padahal sebelumnya paling cepat tujuh hari kerja. Untuk peningkatan hak bangunan menjadi hak milik juga memerlukan waktu lima hari, lebih cepat dua hari dari sebelumnya.

Layanan BPN kini kata Hendarman juga tak harus dilakukan langsung namun bisa melalui pesan elektronik ke 2409 atau mengecek langsung situs resmi institusi itu www.bpn.go.id.

“Sejak tanggal 15 Febuari seluruh provider (telepon) bisa digunakan, layanan BPN tidak perlu datang ke kantor hanya memasukkan berkas dan dicek sms (short message service),” kata mantan jaksa agung itu lagi.

Selain menyediakan pengecekan pengurusan elektronik, BPN ditambahkan Hendarman juga menyediakan mobil pelayanan atau larasita. Pelayanan di tempat ini merupakan salah satu program unggulan BPN. Klik Sumber

Penulis: Ezra Sihite/FMB